Boydo Panjaitan. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Setelah pedagang mengalami penantian yang panjang, pasar Aksara tak juga dibangun. Terbersit kabar Pasar Aksara yang terbakar tahun 2016 itu segera dibangun. Tiba-tiba Komisi III DPRD Kota Medan minta Pemerintah Kota [Pemko] untuk membatalkan rencana pembangunan relokasi Pasar Aksara di Jalan Masjid Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

Padahal Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang [DPKPPR] Kota Medan pada Agustus 2019 sudah mulai pelelangan Detail Engineering Design [DED]. Hal ini merupakan hasil rekomendasi Komisi III DPRD Kota Medan saat Rapat Dengar Pendapat [RDP] dengan pedagang Pasar Aksara, PD Pasar Medan, Penataan Bangunan dan Lingkungan [PBL] dan Bappeda Medan, Senin 15 Juli 2019.

Namun, Ketua Komisi III DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan sekaligus pimpinan rapat dengar pendapat [RDP] yang dihadiri Jangga Siregar dan Mulia Asri Rambe mengatakan, rencana relokasi Pasar Aksara di Jalan Mesjid ini belum ada koordinasi dengan Komisi III DPRD Kota Medan.

“Komisi III dan Komisi D bahkan pimpinan dewan belum ada dilibatkan dalam perencanaan pembangunan relokasi di Jalan Mesjid ini. Pemko Medan pakai anggaran dari mana untuk membebaskan lahan dan bagaimana itu bisa dilaksanakan. Batalkan itu,” kata Boydo Panjaitan.

Selain itu, pihaknya menilai lokasi di Jalan Mesjid tidak layak untuk dibangun pasar tradisional. Sebab selain berdekatan dengan rumah ibadah masjid dan gereja juga berdekatan dengan sekolah. “Untuk itu, Komisi III DPRD Medan meminta jangan dulu dibangun relokasi pasar tradisional aksara tersebut di Jalan Mesjid,” tegas Boydo.

Menurutnya DPRD Medan mengharapkan pembangunan Pasar Aksara dilakukan di lokasi sebelumnya, karena luas lahan sekitar 4.500 meter cukup untuk menampung pedagang yang ada sebelumnya di Pasar Aksara. Karena rencana pembangunan fly over atau stasiun Mass Rapid Transit [MRT], belum diketahui kapan direalisasikan.

Lahan eks Pasar Aksara Medan pasca terbakar. Foto Istimewa

“Seharusnya kan diutamakan perencanaan yang sudah ada, bukan malah dilakukan untuk yang belum ada seperti MRT dan Fly Over yang kita saja tidak tahu kapan dilakukan,” sebut Panjaitan. Selain itu, lanjutnya, Pemko Medan juga harus menyiapkan lokasi penampungan pedagang karena pasca bencana kebakaran tahun 2016 lalu belum ada disediakan penampungan.

“Kalaupun ada yang dipindahkan ke lahan dekat terminal simpang Aksara itu hanya bisa menampung sekitar 63 pedagang dan sisanya dari 800 pedagang masih belum tahu nasibnya berjualan di mana. Kebijakan Pemko itu juga terkesan memusnahkan pedagang. Padahal ada dana taktis yang terkena bencana dapat digunakan,” tegasnya.

Sebelumya Kabid Kabid PBL, Ashadi Cahyadi Lubis, menegaskan pihaknya sejak awal sudah melakukan langkah-langkah pasca peristiwa kebakaran yang menimpa Pasar Aksara saat itu.

Kabid Ekonomi Bappeda Medan, Regen, menyatakan, pihaknya sudah mengusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk dibangun Pasar Aksara itu kembali namun dinyatakan bahwa lokasi tersebut akan dikerjakan Fly Over dan rencana koridor stasiun MRT.

“Lahan Pasar Aksara itu juga bukan seluruhnya punya pemko Medan. Sehingg kita butuh lahan yang lebih luas lagi untuk mengembangkan pasar rakyat dan disepakati mencari lahan yakni Jalan Masjid,” tuturnya.

Salah seorang pedagang Pasar Aksara, Turnip mengaku, setuju dengan rekomendasi yang dikeluarkan Komisi III DPRD Medan dan meminta agar hal tersebut tidak hanya akal-akalan yang merugikan pedagang. “Kami mau relokasi pasar tidak dibangun di Jalan Mesjid, tapi dibangun kembali di lahan Pasar Aksara yang lama,” tegasnya. *Inc-03