Dirkrimsus Polda Sumut Kombes Pol Roni Samtana. Fo Istimewa

Medan-Intainews.com:Kabid Humas Polda Sumatera Utara (Sumut) Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengungkap, saat ini Polda Sumut sedang menangani (mengusut) 12 kasus alih fungsi hutan. Enam kasus berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P21. Beberapa kasus adalah alih fungsi hutan mangrove di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat seluas 750 hektar.

Informasi dihimpun Intainews.com Sabtu 2 Januari 2019, tersangka dari kasus yang sama berinisial S kini kasusnya masuk ke tahap dua. Kemudian, di Kabupaten Labuhanbatu Utara, kasus perkebunan sawit ilegal seluas 635 hektar. Tersangkanya berinisial SBD dan kasusnya sudah P21 dan tahap dua.

Di Kabupaten Serdang Bedagai, pihaknya menangani dua kasus lahan hutan seluas 63 dan 112 hektar. “Sisanya masih dalam penyelidikan mendalam. Jadi tidak betul Polda Sumut tebang pilih dalam penanganan perkara alih fungsi hutan, perusahaan yang melanggar pasti kami periksa,” sebut Tatan.

Hal itu menjawab yang menyebutkan seakan-akan mengapa hanya PT Alam yang diproses hukum. Poldasu terus melakukan penyelidikan, dan siapa saja yang dianggap terlibat dan mengetahui dipanggil untuk dimintai keteranga.

Sebagaimana ditegaskan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Poldasu, Kombes Pol Rony Samtana, pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Sebelumnya diketahui PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM), diduga melakukan alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Langkat, ditindak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu).Menurut Kombes Pol Rony Samtana, sudah memanggil pengusaha H Anif dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah.

“Keterlibatan semua pihak akan kita selidiki, termasuk orang-orang yang melakukan pembiaran, saya pastikan akan dilakukan klarifikasi,” ungkapnya kepada wartawan di Mapoldasu, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5, Medan.

Sementara terhadap Musa Idishah (Dody Shah) yang sudah tersangka ungkap Rony, memang tidak dilakukan penahanan. Menurutnya, Dody dinilai tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak melakukan penghambatan dan berupaya menghilangkan barang bukti.

“Artinya, yang bersangkutan kooperatif. Kami pikir juga ini sebagai strategi penyelidikan, sehingga tidak kami lakukan penahanan,” terangnya. Rony juga mengaku jika pihaknya sudah pernah melayangkan surat panggilan terhadap Wagubsu Musa Rajekshah dan juga H Anif atas kasus UU Kehutanan ini. “Nanti akan dilakukan pemanggilan kedua,” tuturnya.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengatakan kepada wartawan, kalau memang menurut Dinas Kehutanan seperti apa. Di sana banyak pekebun, tidak hanya PT ALAM, ada juga masyarakat. “Kalau mau diberlakukan secara hukum, meratalah, kenapa cuma satu perusahaan saja. Coba tanya ke Dinas Kehutanan saja,” katanya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja menjelaskan, kasus Direktur PT ALAM Musa Idi Shah alias MIS alias Dodi sudah dinyatakan lengkap karena sudah melewati penyelidikan mendalam.

“Kebetulan PT ALAM yang lengkap datanya, makanya kami kerjakan duluan. Saya minta masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki data terkait alih fungsi hutan melaporkan ke Polda Sumut supaya penyidik cepat mengambil tindakan. Kita bekerja profesional, ayo sama-sama kita tertibkan,” ujar Tatan, Jumat 1 Februari 2019.

Kebun kelapa sawit. Foto Istimewa

Soal PT ALAM, Sebelumnya Polda Sumut menerima laporan dan informasi dari masyarakat pada akhir 2018 lalu, PT ALAM diduga telah mengubah fungsi kawasan hutan dari hutan lindung menjadi perkebunan sawit seluas 366 hektar di Kecamatan Seilepan, Brandan Barat, dan Besitang, semuanya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Ditreskrimsus Polda Sumut melayangkan surat panggilan kepada tersangka untuk dimintai keterangannya sesuai kapasitasnya sebagai direktur PT ALAM. Namun sampai dua kali pemanggilan, tersangka tetap mangkir. Pada Selasa (29/1) malam, tersangka dipanggil paksa dari rumahnya. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Rabu (30/1), statusnya ditetapkan menjadi tersangka.

Penyidik menilai tersangka melanggar Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman hukumannya delapan tahun penjara. Namun tersangka tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. *Inc-04-Inc-21