Ilhamsyah. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Pemerintah Kota Medan hingga kini masih menunggu pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) membayarkan utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemko Medan sebesar Rp 1,3 triliun rupiah.

Akibat belum terealisasinya pembayaran utang DBH Pemprovsu ke Pemko Medan berdampak terhambatnya pembangunan di Kota terbesar ke tiga di Indonesia ini. Salah satu yang terlihat jelas adalah buruknya manajemen persampahan dan menjadi sorotan dari berbagai pihak saat ini.

Hal itu dikatakan anggota Komisi D DPRD Kota Medan, H Ilhamsyah kepada wartawan belum lama ini. Informasi dimpun Intainews.com Sabtu 26 Januari 2019, politisi dari partai Golkar Kota Medan ini menyinggung masalah persampahan yang tidak terlepas dari manajemen keuangan.

Sehingga, ungkapnya, jika sudah masuk ke dalam manajemen keuangan, tentu Pemko Medan harus mencari sumber dana dan salah satunya DBH yang merupakan salah satu komponen pajak yang menjadi hak pemeritah Kota Medan.

“Kita minta pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera merealisasikan pembayaran utang DBH kepada Pemko Medan yang tunggakannya sejak tahun 2017 hingga 2018 lalu sekitar 600 miliar lebih,” ujarnya.

Ini disebut Ilhamsyah karena sepengetahuannya, uang DBH sudah dimasukkan ke dalam APBD untuk pembangunan. “Keterlambatan dalam merealisasikan pembayaran DBH bukan masalah baru, sebab dari tahun ke tahun persoalan ini selalu muncul, siapapun pemimpinnya,’” terang pemilik kedai Ayah ini.

Untuk itu, Ilhamsyah berharap di Tahun 2019, DBH sebaiknya langsung di transfer ke Pemko Medan dan teknisnya biarlah Pemko Medan yang memikirkan dan jangan lagi melalui Pemprov Sumut. “ Sebab dana tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan,” ucapnya.

Sementara , Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Medan, Irwan Ritonga mengungkapkan, hingga kini utang DBH dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Pemko Medan sebesar Rp 1,3 triliun belum dibayarkan sampai sekarang.

Adapun rincian alokasi dana bagi hasil tersebut adalah penyaluran kurang bayar 2017 sebesar Rp 165.126.159.437. Penyaluran estimasi kurang bayar 2018 sebesar Rp 434.776.679.220 dan penyaluran estimasi 2019 sebesar Rp 741.323.463.976.

“Jika ditotal DBH yang belum dibayarkan tersebut sebesar Rp1.341.226.302.624,” sebut Irwan sembari mengatakan dia yakin utang tersebut akan dibayarkan pihak Pemprovsu tahun ini. Ditambahkan Irwan, Pemprovsu sudah berkomitmen untuk melunasi tunggakan DBH ke kabupaten/kota dengan alokasi Rpm 3 triliun.

“Tapi komitmen itu berdampak kepada penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi dan rencananya tidak ada tahun ini. Meski begitu, belum tahu berapa tunggakan DBH yang akan dibayarkan Pemprov Sumut, apakah lunas atau tidak, nanti kita lihat lagi hasil evaluasi APBD 2019 di Pemprov Sumut, biasanya mereka beritahu berapa yang mau dibayarkan,” terang Irwan Ritonga.

Sementara itu terpisah, Walikota Medan T Dzulmi Eldin ketika ditemui usai mengikuti rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Medan mengaku telah menyurati Pemrov Sumut agar segera membayarkan utang DBH tersebut. Karena itu merupakan hak Pemko Medan. “Kita sudah surati untuk bisa segera dibayarkan dana bagi hasil itu,” kata Eldin, namun tidak menjelaskan kapan surat tersebut dikirim dan tindak lanjutnya setelah itu. *Inc-03