Anggota DPRD Medan Antonius Dapolis Tumanggor

“Soal BPJS PBI, tidak salah sama-sama merasakan. Asalkan mau mendapat jatah kelas 3.”

Medan-Intainews.com:Seluruh masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan, karena APBD berasal dari uang rakyat. Hal itu ditegaskan anggota DPRD Medan Antonius Dapolis Tumanggor. Dia berpendapat sebaiknya BPJS PBI [Peserta Biaya Iuran] diberikan kepada seluruh warga Kota Medan apakah itu kaya atau miskin.

Hal itu dikatakannya kepada wartawan, Jumat 20 September 2019. Sekaligus dia berjanji akan menuntaskan persoalan tersebut. Antonius Tumanggor mengetahui masih ada pekerjaan rumah [PR] dari dewan lama yang harus dilanjutkan anggota dewan yang baru. Salah satunya BPJS PBI yang anggarannya dari APBD.

Dananya sudah dianggarkan di APBD 2019 sebesar Rp 75 miliar tapi ditunda lantaran beda pendapat antara dewan dengan pemko. Menurutnya, soal BPJS PBI, ribuan masyarakat sudah mendaftar tapi tidak direalisasikan Pemerintah Kota [Pemko] Medan sehingga dewan sempat mengancam akan menginterpelasi walikota.

Kala itu, tutur politisi Partai Nasdem ini, Pemko Medan tidak sependapat dengan pandangan dewan. Pemko tetap bertahan kalau penerima PBI harus benar-benar keluarga miskin berdasarkan hasil survey dan verifikasi dinas sosial [dinsos] untuk menyatakan keluarga tersebut layak menerimanya.

Ironisnya dinsos mengatakan tidak punya anggaran untuk memverifikasi sehingga gagallah program BPJS PBI tahun anggaran 2019. Di APBD 2020, BPJS PBI dianggarkan lagi sekitar Rp 100 miliar lebih untuk 400.000 warga miskin dan anggaran verifikasi untuk Dinsos Rp 5 miliar.
“Soal BPJS PBI, tidak salah sama-sama merasakan. Asalkan mau mendapat jatah kelas 3. Karena anggaran PBI untuk jatah rawat inap kelas 3, kalau masyarakat ekonomi menengah ke atas mau di kelas 3, maka tidak salah masuk BPJS PBI.

Menyamakan Persepsi Dulu, Barulah…

Apalagi keuangan pemko pasti sanggup menganggarkan PBI untuk seluruh warga,” ungkap Tumanggor. Dia menjelaskan, pernah membaca di media ada beberapa kabupaten/kota di Indonesia, menerapkan seluruh warganya boleh menjadi peserta BPJS PBI asalkan mau di kelas 3, daripada berpolemik berkepanjangan.

“Untuk apa kita persoalkan, toh ini uang rakyat kok. Apalagi APBD Medan cukup besar Rp 6,8 triliun. Melihat potensi pajak yang besar, APBD Medan tahun 2021 bisa saja mencapai 10 triliun,” kata pria yang akrab dipanggil Dapolis ini.

Diungkapkannya, anggaran untuk survey dan verifikasi Rp 5 miliar yang diposkan di dinas sosial adalah mubajir. Jika dewan dan pemko setuju PBI untuk seluruh warga Kota Medan, sebaiknya anggaran survey Rp 5 miliar tersebut dipindahkan saja kepada kebutuhan pendidikan anak kurang mampu atau membantu UMKM.

“Kalau sudah terbentuk nanti alat kelengkapan dewan, permasalahan ini akan kami bicarakan. Lintas fraksi dulu untuk menyamakan persepsi, barulah ditampung di Komisi yang membidanginya,” tukasnya. *Inc-03