Medan-Intainews.com:Narkoba menjadi masalah yang butuh perhatian lebih dari semua pihak terkait di Kota Medan.”Kami berharap Pemko Medan memiliki langkah konkrit terkait narkoba. Terlebih ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hal itu disampaikan Fraksi PDI-Perjuangan melalui Boydo Panjaitan pada rapat paripurna [foto] Penyampaian Pemandangan Umun Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan, terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah Kota Medan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [R-APBD] Kota Medan Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Medan, Rabu 21 Agustus 2019.

Boydo menyarankan agar Pemko Medan dapat mengimbau seluruh camat, lurah dan kepling untuk berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga lingkungannya masing-masing dari bahaya narkoba.

Rapat paripurna dihadiri Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution didampingi Sekda Ir Wiriya Alrahman. Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli, para anggota DPRD Medan, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.

Dalam rapat paripurna ini, masing-masing Fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pemandangan umumnya terkait Nota Pengantar Kepala Daerah Kota Medan tentang R-APBD Tahun Anggaran 2020.

Boydo HK Panjaitan. Foto Istimewa

Selain Boydo, selanjutnya Kuat Surbakti dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) minta kepada Dinas Sosial Kota Medan, agar lebih serius dalam menyelesaikan persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial [PMKS] yang terdiri dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Sebab, dikatakannya PMKS menjadi tanggungjawab Pemko Medan untuk memberi perlindungan yang bertujuan agar Kota Medan tetap aman, nyaman, bersih, sehat dan tertata demi terjaganya estetika kota.

“Kami merekomendasikan agar Pemko Medan dapat merencanakan dan mempersiapkan pembangunan rumah atau panti rehabilitasi sosial yang layak, sehingga PMKS dapat ditempatkan sesuai dengan penempatannya.

Hal itu bertujuan sebagi wadah pembinaan bagi warga PMKS agar bisa kembali menjadi warga yang dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan normal. Karena setiap warga berhak mendapatkan perhatian yang bermuara pada kesejahteraan hidup mereka,” ungkapnya.

Setelah masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung selanjutnya menyerahkan dokumen pemandangan 9 fraksi yang telah disampaikan. Rapat Paripurna akan dilanjutkan kembali dengan agenda mendengar Nota Jawaban Kepala Daerah di Gedung DPRD Medan. *Inc-03