Daniel Pinem. Foto Istemwa

“Pemko Medan harus tahu penyumbang kebocoran PAD di Kota Medan akibat minimnya PAD dari retribusi IMB.”

Medan-Intainews.com:Di Medan banyak bangunan melanggar aturan, mendirikan bangunan tanpa izin membuat bangunan [IMB]. Salah satunya bangunan perumahan TFS di Jalan Flamboyan 1, yang dibangun 111 unit rumah di kawasan Tuntungan Medan. Dari masyarakat setempat, sejumlah 111 unit yang direncanakan sudah 72 unit sudah terbangun, namun di duga tanpa IMB.

Informasi dihimpun Intainews.com, Jumat 9 Agustus 2019, diketahui IMB syarat wajib bagi siapapun yang ingin mendirikan bangunan, ruko, kantor ataupun ataupun rumah pribadi, sesuai Peraturan Kota Medan Nomor 5 tahun 2012 tentang IMB.

Menurut warga yang enggan namanya disebutkan, mengatakan bangunan perumahan TFS milik seorang inisial P sudah berjalan sekitar 4 bulan, diduga tanpa IMB. Saat wartawan menanyakan langsung ke P, dia mengaku memang belum memiliki IMB.

“Memang bangunan perumahan ini belum keluar plank IMB-nya dari Dinas TRTB Kota Medan,” ungkap P pria yang berkulit putih, kepada wartawan pekan lalu. Diinformasikan, sebelumnya petugas Satpol PP telah mendatanggi perumahan TFS kemudian melakukan ketok ‘cantik’ alias memecahkan dengan palu pagar tembok pembatas perumahan TFS itu.

Kedatangan petugas Satpol PP itupun diakui P. “Ya, pagar tembok pembatas perumahan kita ini sudah pernah di martil [dipalu] petugas Satpol PP Kota Medan. Itu tidak ada persoalan bagi kita,” ungkap P.

Terpisah, menanggapi hal itu anggota DPRD Kota Medan, Drs Daniel Pinem menuturkan seharusnya, pemilik perumahan terlebih dahulu mengantongi IMB sebelum melakukan pembangunan,” ujarnya.

Selain itu Politisi PDI Perjuangan mengungkap, masyarakat saat ini masih merasakan rumitnya mengurus IMB. Adminsitrasi yang ribet [rumit] dan membingungkan membuat masyarakat malas untuk mengurus IMB ketika hendak mendirikan bangunan atau rumah.

Hal itu disebabkan Dinas Perizinan satu atap atau satu pintu belum memiliki Sumber Daya Manusia [SDM] yang mumpuni dan berpengalaman, sehingga pengurusan izin menjadi lambat. “Sudah seharusnya dinas satu pintu menyiapkan tenaga teknis yang profesional sehingga d mempermudah masyarakat mengurus IMB.

Daniel Pinem menyinggung, Pemko Medan harus tahu penyumbang kebocoran PAD di Kota Medan akibat minimnya PAD dari retribusi IMB. “Kalau kondisi ini terus dibiarkan, target PAD Kota Medan dari sektor ini tidak akan tercapai,” tukasnya. *Inc-03