Warkop yang tadinya berdiri hancur tinggal puing, setelah dibongkar paksa oleh Satpol PP Medan, yang menurut Anggota DPRD Medan tindakan itu melanggar Perda

“Kami berharap Pemko Medan jangan hanya tegas dan berani kepada para PK5 saja, tetapi lemah terhadap pengusaha yang jelas-jelas melanggar ketentuan.”

Medan-Intainews.com:Penertiban terhadap para pedagang [Warkop] yang berjualan di sekitar RS Elisabeth dan beberapa tempat lainya melanggar Peraturan Daerah [Perda] Kota Medan. Demikian ditegaskan Anggota DPRD Kota Medan, H Rajudin Sagala, S.PdI

Rajudin Sagala yang juga anggota Fraksi Partai PKS DPRD kota Medan mengatakan, penertiban terhadap para pedagang yang berjualan di sekitar RS Elisabeth dan beberapa tempat lainya dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan.

Hal itu diungkapkan di ruang Rapat Paripurna, gedung DPRD Kota Medan, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera [PKS] terhadap Ranperda Kota Medan, tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Rabu 7 Agustus 2019.

Sidang paripurna tersebut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Walikota dan Wakil Walikota Medan, pimpinan fraksi dan Komisi, Badan Kehormatan, unsur Forkopimda beserta sejumlah wartawan.

CAMPAKKAN & DISIRAM AIR PANAS: Sebagaimana diberitakan Intainews.com sebelumnya, Kasatpol PP Medan M Syoffyan mencamppakkan barang dagangan Warkop Elisabeth. Sertamerta pedagang yang kesal menyiramnya dengan air panas. Kiri saat disiram, kanan sudah diolesi salep.

“Tentu saja penertiban terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan harus tetap dilakukan. Namun, Pemko Medan saat melakukan penertiban terhadap pedagang disertai dengan solusi. Sehingga tidak begitu saja mematikan usaha para pedagang,” tegas Rajudin.

Jika tidak disertai dengan solusi, bukan penertiban, tuturnya, karena pedagang bisa saja mencari lokasi lain untuk berjualan dan hal ini tidak akan menyelesaikan masalah. Fraksi PKS berpendapat titik-titik kuliner yang sudah sejak lama ada, sebaiknya diatur [ditertibkan] untuk lebih baik lagi.

Anggota DPRD Medan, Rajudin Sagala

“Bahkan, mendapat pelatihan dan bimbingan dari Pemko Medan agar tumbuh menjadi ikon kuliner di Kota Medan. Kami berharap Pemko Medan jangan hanya tegas dan berani kepada para pedagang kaki lima [PK5] saja, namun lemah terhadap pengusaha yang jelas-jelas melanggar ketentuan,” tuturnya.

Untuk itu, tambah Rajudin, jangan sampai terjadi perbedaan perlakuan yang memicu timbulnya kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemko Medan, yang semestinya melindungi kehidupan warganya dan mesejahterakan rakyat.

“Kami meminta Pemerintah Kota Medan agar memperbaiki pola komunikasi terhadap warganya terutama saat akan melakukan penertiban,” tandas waklil rakyat ini. Ini erkait penggusuran para pedagang warkop di depan RS Elisabeth Kota Medan yang dilakukan Satpol PP baru-baru ini dan belanjut sampai terjadi Kasatpol PP disiram air panas. *Inc-03