Anggota DPRD Medan, Boydo Panjaitan menyebut ,penggusuran ini adalah penindasan terhadan rakyat kecil. Foto Istimewa

Parlaungan Simangunsong menyebutkan, para pedagang membuat surat pengaduan dan keluhan ke DPRD Medan terkait aksi pembongkaran warkop. Pihak-pihak terkait kita panggil untuk melakukan RDP. “Kalau perlu tulis surat ke Presiden. Karena Pak Jokowi mengerti dan membela penderitaan rakyat kecil.” 

Medan-Intainews.com:Penggusuran Warkop Elisabeth Medan, tidak selesai setelah seratusan Satpol PP dan alat berat meratakannya dengan tanah. Informasi dihimpun Intainews.com, di ujung pekan ini, Sabtu 3 Agustus 2019. Anggota DPRD Kota Medan masih terus menyesalkan tindakan yang diambil Pemko Medan itu.

Parlaungan Simangunsong dan Boydo HK Panjaitan yang menyaksikan penggusuran dengan mata kepala mereka, mengecam tindakan Pemko Medan. “Pemerintah Kota [ Pemko] Medan hanya melakukan penindasan terhadap pedagang di mana-mana, di pasar Aksara tanpa ada konsep yang jelas. Sehingga bertahun pedagang tidak bisa berdagang,” kata Boydo HK Panjaitan.

Lalu, dengan adanya perusakan kios-kios warkop dia menyebutkan, ini adalah penindasan terhadap rakyat kecil. “Kita berharap pemerintah memberikan ganti rugi,” tegas Boydo. Menurutnya, seharusnya diberikan di mana relokasinya.

Banyak tempat lain, tambahnya, yang tidak beres di kota ini, tapi tidak ditertibkan. Melakukan tindakan seperti ini, bahaya bagi persoalan rayat kecil, jadi jangan disepelekan. Pemko ada untuk mensejahterakan rakyat. Selanjutnya ini menjadi tanggungjawab Pemko Medan tehadap rakyat yang terzalimi.

Kikos-kios pedagang warkop tinggal puing, tindakan Pemko Medan ini dikecam anggota DPRD Medan. Foto Istimewa

Boydo yang Politisi Fraksi DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan untuk segera memberikan ganti rugi dan menyediakan tempat untuk para pedagang yang lapak dagangannya dihancurkan oleh petugas Satpol PP dengan bringas.

“Kalau ini saja yang digusur, berarti ini hanya titipan oknum tertentu saja. Karena kalau mengikuti peraturan Daerah [Perda] Kota Medan, ini semua salah dan menyalah. Nanti kami dari Komisi C atau pak Parlaungan dari Komisi D akan memanggil pihak terkait. Supaya kita dengar apa maksud dan tujuannya,” ungkap Boydo di hadapan para pedagang dan awak media.

Sementara Parlaungan Simangunsong menyebutkan, para pedagang membuat surat pengaduan dan keluhan ke DPRD Medan terkait aksi pembongkaran warkop-warkop ini. Kita akan menyurati pihak-pihak terkait termasuk para pedagang untuk melakukan rapat dengar pendapat .

“Kalau perlu tulis surat ke Presiden. Karena Pak Jokowi mengerti dan membela penderitaan rakyat kecil,” kata salah seorang pedgang yang tidak mau disebutkan namanya.

Sebelumnya, Kamis [1/8] pagi, Satpol PP Medan atas perintah atasannya menggusur dan membongkar paksa puluhan Warkop Taman Ahmad Yani. Tindakan itu menuai kekesalan kemarahan dan kecewa terhadap Pemko Medan, baik dari wakil rakyat dan pedagang yang merasa teraniaya, tidak bisa ‘cari makan’. *Inc-03