Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung [kanan] bersama Wakil Ketua H Iswanda Ramli

Medan-Intainews.com:“Apakah ada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [UMKM]. yang belum ada, lalu menjadi ada dibuat Dinas Koperasi [Diskop]? Mereka tidak bisa menjawab, untuk itu dinas ini harus berubah,” harap Henri Jon Hutagalung.

Informasi dihimpun Intainews.com, Senin 29 Juli 2019, hal itu terungkap saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara [KUA-PPAS] P-APBD 2019, baru-baru ini di ruang rapat anggaran DPRD Medan.

Pembahasan anggaran, dihadir Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli, Bahrumsyah, Salman Alfarisi, Rajudin Sagala, Sabar Sitepu, Hj Hamidah dan Robi Barus. Kepada Dinas Koperasi dan UMKM, dewan menekankan agar tidak mengurangi anggaran untuk pelatihan dan menggerakkan perekonomian di masyarakat.

“Karena kami melihat, belum ada karya Dinas Koperasi untuk memajukan UMKM di Medan. Bahkan, yang pernah ada jadi tidak ada. Misalnya sepatu Sukaramai yang dulu terkenal sekarang sudah tidak ada. Begitu juga Pusat Industri Kecil [PIK] di Jalan Menteng Raya Medan juga sudah hilang. Kalau yang ada jadi hilang itu jadi kegagalan Dinas Koperasi,” ungkap Jhon.

Foto Istimewa

Selain itu, Pada pembahasan KUA-PPAS tersebut, anggota DPRD Medan juga menyoroti minimnya anggaran di Badan Lingkungan Hidup [BLH] Pemko Medan hanya Rp 10 miliar. Sementara anggaran untuk Kecamatan saja ada yang Rp 22 miliar.

Untuk itu harus disesuaikan, supaya persoalan lingkungan hidup di Medan lebih baik.
“Itu mencakup kualitas air sungai, polusi udara, instalasi pembuangan air limbah [IPAL] di rumah sakit, puskesmas, hotel dan restoran serta hutan kota. Untuk ini sebaiknya Pemko Medan harus fokus,” ungkapnya.

Dikatakan Henry Jhon, DPRD Medan mengusulkan agar Dinas Kebersihan yang selama ini bernaung di Dinas Pertamanan agar digabung ke BLH. Kemudian Dinas Sosial diminta agar membangun panti untuk menampung anak-anak terlantar di Medan. *Inc-03