Henry Jhon Hutagalung

Medan-Intainews.com:Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi pada pidato kemenangan terkait visi Indonesia memberi sinyal, akan menghajar pungli dan mencopot pejabat yang linear, biasa-biasa saja dan menghambat reformasi birokrasi. Hal itu disambut hangat masyarakat yang merasa ini paling penting.

Apa yang terjadi. Menurut Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH yang politisi PDI Perjuangan ini, kebesaran nama seorang camat tidak menonjol dari prestasinya. Keberadaan mereka seperti tidak dirasakan masyarakat, pasalnya mereka tidak bersuara alias diam ketika saluran air tumpat, jalan berlubang, jalan kupak-kapik dan lampu jalan umum mati.

Kondisi ini kata Henry Jhon, bisa dikarenakan camat hanya melakukan kegiatan di internal kecamatan. Padahal kegiatan untuk pengembangan kemasyarakatan itu ada. “Atau suara mereka tidak didengar oleh OPD, kalau itu yang terjadi tentu kita sayangkan, semestinya kerja camat harus gesit dan lincah. Karena bagaimana bentuknya ‘wajah’ Kota Medan itu ada di kecamatan,” tuturnya.

Terkait hal itu, Jhon menyebutkan anggaran kecamatan cukup besar, tetapi kinerja kecamatan biasa-biasa saja. Sepertinya tidak menggambarkan bahwa camat itu ujung tombaknya Pemko. Seharusnya merekalah yang mengetahui seluk-beluk kota mulai pinggiran sampai inti kota.
Harus Gesit dan Lincah

Anggaran Kecamatan di Medan, tutur Henry Jhon Rp 13 miliar sampai 22 miliar per tahun. Nah, dari 21 Kecamatan cuma Kecamatan Medan Polonia yang anggarannya Rp 13 miliar. Jumlah tersebut sudah besar, karena masih ada organisasi perangkat daerah [OPD] Pemko Medan anggarannya Rp 10 miliar.

“Mereka adalah manajemen lini tengah pemerintahan, artinya camatlah pemimpin yang menentukan keberhasilan pembangunan di satu kota atau kabupaten,” ungkap Henry Jhon kepada wartawan menyinggung laporan 21 camat pada pembahasan laporan pertanggungjawaban [LPj) Walikota Medan, Senin 15 Juli 2019 di DPRD Medan.

Dia menyarankan agar anggaran kecamatan disebarluaskan ke kelurahan sampai lingkungan, salah satunya untuk mengaktifkan kembali Siskamling sistem keamanan lingkungan [Siskamling] di setiap kelurahan. Karena setengah anggaran untuk gaji pegawai, tentunya anggaran kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas.

“Kan ada anggaran untuk PAUD, pengentasan kemiskinan, olahraga, untuk pemuda dan olahraga dan lainnya. OPD harus memanfaatkan camat, suara mereka jangan diabaikan. Karena mereka yang terjun langsung ke masyarakat sehingga peran camat sangat penting di dalam mendukung program pembangunan Medan rumah kita. Untuk itu Camat harus gesit dan lincah,” tegas Henry Jhon Hutagalung. *Inc-03