Rajudin Sagala & Maruli Tua Tarigan. Foto Istimewa

“Contohnya, dari parkir saja hanya Rp 19 miliar tercapai dari target 45 miliar, begitu juga dari reklame.”

Medan-Intainews.com:Menjawab wartawan terkait rendahnya serapan anggaran di semua organisasi perangkat daerah [OPD], lalu OPD mana saja yang terkoreksi oleh pansus, dan yangmelakukan peyimpangan. “Hampir semua [OPD-red] terkoreksi.”

Selanjutnya dikatakan Anggota DPRD Medan, Maruli Tua Tarigan, “Bukan masalah peyimpangan, tapi semua OPD hanya lepas rodi untuk mencari aman agar tidak terjerat hukum,” tandasnya.

Rajudin Sagala menambahkan, anggaran BPJS PBI saja sisa Rp 9 miliar, di tengah banyaknya warga miskin Kota Medan belum memperoleh asuransi kesehatan yang ditanggung APBD.

Hal itu terungkap saat anggota DPRD Medan Rabu 10 Juli 2019, yang duduk di panitia khusus [Pansus] laporan pertanggungjawaban [LPj] Walikota Medan, bingung melihat rendahnya serapan anggaran di semua organisasi perangkat daerah[OPD]. Rata-rata 47-50 persen.

Kondisi ini dibarengi dengan rendahnya pendapatan asli daerah [PAD]. “Di bawah normatif serapan anggaran di seluruh OPD Pemko Medan, artinya jajaran di Pemko Medan banyak yang tidak kreatif, sehingga kesannya hanya mencari aman dari pemeriksaan BPK.

“Kondisi seperti inilah yang membuat pembangunan di Medan jalan di tempat,” ungkap anggota pansus Maruli Tua Tarigan kepada wartawan. Menurut Maruli usai rapat pansus LPj, di DPRD Medan yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli, OPD Pemko Medan bukan untuk efisiensi anggaran atau menghemat, tapi tidak melakukan apa-apa sehingga anggaran jadi sisa.

Sedangkan Salman Alfarisi, dari PKS melihat kejadian seperti ini, ujarnya, sudah berlangsung setiap tahun. Kinerja aparatur pemko biasa-biasa saja, begitu juga pendapatan [PAD] sangat tidak menggembirakan.

“Contohnya, dari parkir saja hanya Rp 19 miliar tercapai dari target 45 miliar, begitu juga dari reklame. Akibat Pemko Medan tidak cepat mengeluarkan regulasi tentang reklame, tuturnya.

Ketika ditanya wartawan di DPRD Medan, apakah potensi pajak dan retribusi di Medan terlalu kecil sehingga PAD tidak tercapai. Salman kembali menegaskan, potensi PAD di Medan sangat tinggi, setiap hari ada pembangunan dan berkembangnya dunia usaha dan properti. *Inc-04