Edward Hutabarat. Foto Istimewa

Untuk kawasan Medan Utara seperti Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli, SMP Negeri sedikit,sedangkan SMA dan SMK Negeri tidak ada.

Medan-Intainews.com:Meski Penerimaan Peserta Didik Baru [PPDB] terkait zonasi adalah kebijakan pemerintah pusat, kata Edward Hutabarat, pihaknya [Komisi B] akan konsultasi dengan Kemendagri atau Kemendikbud, apakah kabupaten/kota bisa mengeluarkan perwal/perbub untuk PPDB. “Kami akan membahasnya secara khusus,” ujarnya.

Sebagaimana terjadi di lapangan, sistem zonasi untuk siswa masuk sekolah menuai kritik dan unjukrasa ema-emak yang merasa dirugikan. Anggota Komisi B DPRD Medan Edward Hutabarat menilai, PPDB sistem zonasi merugikan warga kurang mampu.

Sebab, ungkapnya, yang diterima masuk sekolah negeri [SMP, SMA dan SMK] adalah yang dekat dengan sekolah, maksimal 2 kilometer. “Nilai ujian akhir diakumulasikan dengan zonasi. Semakin dekat semakin besar peluang masuk ke sekolah negeri. Jika kediamannya jauh tentu sulit untuk lolos, kecuali nilai ijazahnya tinggi,” kata Edward kepada wartawan, Selasa 9 Juli 2019.

Menurut Hutabarat, sangat sulit bagi anak-anak keluarga kurang mampu untuk bersaing. Sebab orang yang tinggal dekat lingkungan sekolah warga ekonomi menengah ke atas.

“Apalagi yang di kawasan sekolah-sekolah negeri yang dinilai elit, seperti SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4 dan SMN 5. Karena warga miskin pasti tinggal jauh di pinggiran sehingga jauh dari zonasi. Akibatnya yang mampu bertahan sekolah swasta, jika tidak mampu terpaksa putus sekolah,” tutur Hutabarat.

Terlebih warga yang berada di kawasan Medan Utara seperti Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli, SMP Negeri sedikit sedangkan SMA dan SMK Negeri tidak ada. Sehingga tidak ada kesempatan anak-anak Medan Utara sekolah di perguruan negeri.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, populasi warga kurang mampu sangat banyak di Medan Utara. Sehingga ketika PPDB sistem zonasi diberlakukan, dinilainya sangat merugikan, anak-anak mereka tidak punya kesempatan sekolah di negeri karena kalah zonasi.

“Bagi yang mampu anak-anak mereka sekolah di swasta, tapi jika tidak mampu terpaksa tidak bisa melanjut sekolah. Ini perlu menjadi perhatian Pemrov Sumut membangun SMA dan SMK negeri di Medan Utara dan Pemko Medan menambah SMP Negeri. Agar anak-anak mereka mendapat kesempatan menimba ilmu di sekolah pemerintah,” terangnya. *Inc-04