Abdul Rani SH. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Ketua Komisi D DPRD Medan Abdul Rani SH minta Dinas Perindustrian mendata perusahaan ilegal. Karena disinyalir hampir di seluruh wilayah di Medan tedapat perusahaan industri tidak berizin bebas beroperasi.

Hal itu dikatakan Abdul Rani kepada wartawan, Selasa 25 Juni 2019 terkait terbakarnya pabrik mancis di Langkat yang mengakibatkan 30 orang pekerja dan anak-anak tewas terpanggang. Kejadian memilukan itu diharapkan politisi PPP jangan sampai terjadi di Medan.

“Kita tidak hanya mengaitkan persoalan kebakaran pabrik mancis ilegal di Langkat. Tetapi banyak manipulasi yang dilakukan pemilik usaha terhadap pemerintah. Untuk mengelabui pemerintah. “Pemilik usaha sengaja memakai rumah atau dijadikan pabrik tanpa memiliki plang perusahaan, tujuannya untuk menghindari pajak,” terang Rani.

Berikutnya, sambung Rani, perusahaan ilegal tidak melaporkan jumlah pekerjanya. Gajinya sangat jauh di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan tidak mendapat fasilitas BPJS kesehatan dan tenaga kerja.

“Karyawannya seperti dikurung [pintu dikunci], tujuannya untuk menciptakan suasana seolah-olah tidak ada kegiatan di dalam rumah tersebut, pekerja keluar setelah jam pulang,” tuturnya.

Perusahaan seperti ini menurut dia sangat merugikan pemda dari segi penerimaan pajak (PAD). Selain itu sistim kerjanya belum tentu memiliki standar dari dinas perindustrian, tenaga kerja dan kesehatan. “Lurah dan Kepling sebagai perangkat pemerintah pasti mengetahui ada perusahaan ilegal di wilayahnya.

Kadis Perindustrian Medan Ir Zulkifli Sitepu sebelumnya pernah mengatakan belum pernah menerima laporan adanya perusahaan ilegal di Medan. Tapi dia berjanji akan melakukan penelitian. *Inc-03