Proklamasi Naibaho. Foto Istimewa

Dinas Perhubungan, menurut Fraksi Gerindra tidak dapat menertibkan terminal dan parkir liar yang menjamur di Kota Medan.

Medan-Intainews.com:DPRD kota Medan mengelar rapat paripurna pandangan
umum fraksi-fraksi partai di terhadap nota pengantar oleh kepala daerah atas Ranperda kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD kota Medan tahun anggaran 2018, Senin 24 Juni 2019 di ruang sidang Paripurna DPRD Medan.

Dalam pandangan umumnya Faksi Gerindra yang dbacakan Proklamasi
Naibaho, menyangkan kinerja Pemko Medan belum maksimal melaksanakan
capaian target hanya 81,19 persen, hal ini berkaitan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, yang akibatnya Pemko Medan
hanya mendapat wajar dalam pengecualian [WDP] dari BPK RI.

Menurut Fraksi Gerindra dalam pandangannya, bukan sekali dua, tetapi sudah 4 kali berturut-turut Pemko Medan mendapat WDP, hasil dari laporan keuangan. “Ini sangat penting mendapatkan perhatian supaya Pemko Medan menjalankan tugas-tugas pemerintahan terkontrol terkendali, dan profesional,” jelas Proklamasi.

Fraksi Gerindra juga mencatat terkait sejumlah kinerja SKPD di pemerintahan
Kota Medan harus segera diperbaiki dan direalisasikan. Antara lain Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan masih sangat lamban dan buruk terkait masih banyaknya jalan yang berlubang dan drainase tidak berfungsi, sehingga masalah banjir di Kota Medan tidak pernah selesai. Membuat warga Kota Medan berang dan kecewa terhadap kinerja Pemko Medan.

Begitu juga dengan Dinas Pendidikan, banyaknya aduan dari masyarakat
terkait pungli untuk mencari uang sampingan di lingkungan sekolah
harus segera diatasi dan diawasi. Dinas Perhubungan, menurut Fraksi Gerindra tidak dapat menertibkan terminal dan parkir liar yang menjamur di Kota Medan.