Perwakilan mahasiswa saat diterima anggota DPRD Kota Medan, foto bersama Wong Chun Sen

Anggota DPRD mengaku akan segera menindaklanjuti.

Medan-Intainews.com:Mengagetkan, tiba-tiba sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Pemerhati (BMP) KotaMedan melakukan aksi demo ke gedung DPRD Kota Medan, baru-baru ini.

Informasi dihimpun Intainews.com, Kamis 30 Mei 2019, massa mahasiswa meminta Walikota Medan Dzulmi Eldin segera mencopot Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Kota Medan, OK Zulfi. Menurut mereka pada orasinya, Kadis tersebut diduga melakukan pembiaran terjadinya pungutan liar (pungli).

Dugaan pungli, ungkap mereka, terhadap pedagang usaha mikro dan menengah (UMKM) pada acara Ramadan Fair 2019 di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Hal itu terungkap setelah dilakukan penelusuran tim serta wawancara dengan pedagang yang berjualan di Ramadan Fair 2019.

“Walikota Medan menegaskan stand yang ada di Ramadan Fair 2019 diberikan cuma-cuma atau gratis, tapi kenyataannya stand itu diperjualbelikan,” sebut Koordinator Aksi BMP Wildan Lubis, disaksikan awak media Senin (27/5).

Selain itu, ungkap Wildan, mahasiswa juga menduga ada praktik korupsi anggaran program pengelolaan keragaman budaya Ramadan Fair 2019 pada Dinas Kebudayaan senilai Rp 3.065.000.000.

“Belanja makanan dan minuman kegiatan biayanya senilai Rp 165 juta, belanja pakaian kerja lapangan Rp 100 juta dan penyelenggara kegiatan EO senilai Rp 2,8 miliar. Dengan anggaran sebesar itu harusnya semua masyarakat Kota Medan mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tidak terkesan mubazir,” jelasnya.

Walikota Medan Dzuli Eldi (depan) ketika berada di Ramadan Fair

Wildan menambahkan, tidak hanya itu, biaya tarif parkir kendaraan roda dua juga dibanderol tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sebesar Rp 5 ribu dan roda empat Rp10 ribu. Dengan biaya parkir yang mahal, membuat para pengunjung berpikir dan terkesan enggan datang ke Ramadan Fair yang diadakan setiap tahunnya di Kota Medan.

“Harusnya tarif parkir ini ditiadakan, karena mengingat anggaran biaya untuk program acara Ramadan Fair 2019 sungguh sangat luar biasa besar. Ini mengecewakan kami dan seluruh masyarakat Kota Medan, diduga atau terindikasi terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada acara tersebut,” ujarnya.

Atas adanya kejanggalan atau terindikasi terjadi pungli, BMP Kota Medan meminta Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan dan penyelenggara kegiatan Ramadan Fair 2019 segera diperiksa dan dicopot.

Pihak yang berwenang, tegas Wildan Lubis, segera mengaudit dana program pengelolaan keragaman budaya Ramadan Fair 2019. “Kita meminta pelaksanaan Ramadan Fair segera dievaluasi, karena disinyalir tidak ada kontribusi terhadap PAD Kota Medan,” tegas Wildan disambut mahasiswa lainnya.

Anggota DPRD Kota Medan, Drs Wong Chun Sen, M.Pd.B dari Fraksi Partai PDI Perjuangan menerima perwakilan mahasiswa yang demo. Saat berada di ruangan Humas DPRD Kota Medan, Wong mengaku akan segera menindaklanjuti.

“Kita dari DPRD Kota Medan segera menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa. Akan kita lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai informasi ini,” terang Wong Chun Sen. Saat dikonfirmasi wartawan unit DPRD Medan, melalui telepon selulernya, Kadis Kebudayaan Kota Medan OK Zulfi, hingga berita ini dilansir belum dapat dimintai keterangan terkait hal tersebut. *Inc-03