Wong Cub Sen, (berdiri) saat mensosialisasi Perda

Medan-Intainews.com:Anggota DPRD Kota Medan Drs Wong Chun Sen, M.PdB menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan ke X di Hotel Karibia Boutique Jalan Timor, Medan, Minggu (26/5), kepada masyarakat dan mahasiswa di daerah pemilihan (Dapil) 3.

Dapil 3 itu, Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung. Wong mensoasialisasikan Perda No. 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan. Dalam peraturan tersebut telah diatur untuk menaggulangi masalah kemiskinan dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kata Wong Chun Sen banyak juga kita temukan warga miskin yang datang ke Medan. “Ketika mereka sudah tinggal lebih dari enam bulan di kota Medan, berarti mereka berhak mendapat bantuan dari pemerintah Kota Medan,” tegas Wong.

Dampak dari penerapan Perda No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan belum berjalan sesuai dengan harapan. Penerapan Perda ini akan memberikan dampak positif apabila upaya memperbaiki kehidupan masyarakat Kota Medan, khususnya masyarakat miskin dapat menerima manfaatnya.

Perda Penanggulangan Kemiskinan ini, kata Wong terdiri dari XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Kemudian, pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik.

Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. “Perda ini telah mengatur apa saja hak dan kewajiban masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya, Ungkap Wong.

Menurutnya, untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan,” tukasnya.
Selain mendapatkan hak, lanjut Wong Chun Sen warga miskin juga punya kewajiban seperti diatur pada BAB V Pasal 11.

Yaitu warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan.

“Harapan kita ke depan, dengan diterapkannya Perda ini jumlah masyarakat miskin semakin berkurang dan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya juga semakin meningkat. Kata kuncinya adalah mau berusaha dan bekerja keras serta tidak ketergantungan dengan bantuan pemerintah,” tuturnya.

Camat Medan Timur Oddi Batubara yang hadir pada sosialisasi itu menyampaikan sosialisasi ini sangat berguna bagi masyarakat. Bisa mengetahui perda apa saja yang sudah ada dan sekaligus menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasinya.

“Kita pun di pemerintahan, khususnya di Kecamatan Medan Timur mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan legislatif. Lewat sosialisasi ini juga saya mengharapkan seluruh masyarakat bersinergi dalam mengatasi masalah kebersihan,” tandasnya.

Kalau ada menemukan TPS liar, kata Oddi segera melaporkan kepada petugas di lapangan agar predikat kota yang kotor dan jorok bisa kita ubah menjadi kota yang bersih. *Inc-03