Muchri Fauzi Hafiz. Foto Istimewa

Jika benar kawasan yang dikuasai dan diusai masyarakat merupakan kawasan hutan produksi, SK dari KLHK dapat gugur, sebab bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Medan-Intainews.com:Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 579/Menhut-II/2014 tentang penetapan kawasan hutan produksi tetap, serta SK Bupati Deliserdang N0. 2205 tanggal 23 Desember 2016 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Lau Simeme dinilai masyarakat sangat dipaksakan dan terlalu mengada-ada.

Informasi dihimpun intainews.com Rabu 13 Maret 2019, hal itu muncul saat berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara perwakilan masyarakat empat kecamatan di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, baru-baru ini. Menurut masyarakat di empat kecamatan yang diklaim pemerintah sebagai hutan produksi, merupakan wilayah yang telah lama dikuasai dan diusahai oleh masyarakat.

Dibuktikan dengan kepemilikan surat penguasaan tanah baik berbentuk SK Camat hingga Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan, masyarakat balik mempertanyakan tentang prosedur dan proses yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam melakukan penetapan kawasan hutan produksi tetap di wilayah mereka.

Masyarakat empat kecamatan yang ikut RDP, masyarakat Kecamatan Birubiru, STM Hilir, STM Hulu dan Sibolangit. Dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten Deliserdang, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) II, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut, aparatur pemerintahan setempat, PT WIKA, akademisi USU, pemangku Raja Urung, jajaran Polsek Birubiru dan stake holder dan lainnya bersama Komisi A DPRD Sumut terkait penetapan kawasan hutan produksi dan pembangunan bendungan Lau Simeme.

“Apa itu hutan produksi, kawasan mana yang dibilang hutan produksi. Apa dasar mereka mengeluarkan SK Penetapan hutan produksi. Kita sudah dengar tadi bukti-bukti kepemilikan tanah mereka yang sah. Sudah turun temurun mereka di sana. Jadi, status tanah yang digunakan masih bermasalah dengan warga,” tandas Anggota Komisi A DPRD Royana T Marpaung.

Jikapun benar kawasan yang dikuasai dan diusai oleh masyarakat merupakan sebuah kawasan hutan produksi, Royana menyatakan, SK dari KLHK dapat gugur sebab bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Sementara Kepala Balai Pemantapan Kawasan Pemantapan Hutan Sumatera Utara Wilayah I Sumut-Sumbar Rahman Panjaitan mengutarakan persoalan kawasan hutan produksi ini dapat diselesaikan dengan perubahan tata ruang atau proses penetapan batas kawasan hutan. “Kita harus melewati tahapan perubahan tata ruang atau proses penetapan batas kawasan hutan,” ungkapnya.

Akhirnya RDP tersebut menghasilkan tiga keputusan yang dibacakan oleh Ketua Komisi A sekaligus pimpinan sidang Muchri Fauzi Hafiz. Pertama, DPRD Sumut akan mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan persoalan hutan produksi dan pembangunan bendungan Lau Simeme.

Kedua, Ketua dan anggota Komisi A DPRD Sumut bersama masyarakat dan stake holder terkait akan ke Presiden Jokowi, dengan mengunjungi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), serta melakukan tinjauan ke lokasi yang terdampak hutan produksi dan bendungan Lau Simeme.

“Ada tiga hal yang akan dilakukan. Ini merupakan angin segar untuk masyarakat serta kejelasan bagi masyarakat. Kita akan desak pemerintah pusat, kita akan ke Kantor Sekretariat Kepresidenan (KSP) dan akan tinjau lapangan ke lokasi terdampak,” papar Muchri di hadapan masyarakat. *Inc