Pengurusan e-KTP, KK dan indentits lainnya untuk kepentingan rakyat harus cepat dan nyaman. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Pelayanan publik merupakan prioritas yang harus ditingkatkan oleh seluruh Dinas yang ada di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), terutama di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang .

Yang selama ini hak masyarakat sering terabaikan, tertindas oleh kebijakan dan peraturan yang ada saat ini, baik untuk mendapatkan kartu KIS, JKN, BPJS, KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Marasa miris akan nasib kaum Marginal inilah, Uba Pasaribu Melalui Yasasan Peduli Pemulung Sejahtera , menggelar pertemuan dialog publik Senin 11 Februari 2019 di Wisma Tiurma Desa Tanjung Gusta Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang, Sumut.

Acara dialog publik ini dihadiri Kadisdukcapil Sumut M Ismael P Sinaga, Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, Kasi Sosial Kecamatan Hamparan Perak Karmidi, Dinas Pemberdayaan perempuan Sumut yang diwakili Idawati, Dinas Sosial Sumut Sri astuti.

Kadis Dukcapil Sumut mengatakan, saat ini pengurusan surat apapun berpedoman kepada Kartu Keluarga (KK). “Jadi masyarakat harus tahu prosedur yang berlaku. Kalau ada masyarakat yang sudah rekam e-KTP di kantor camat di mana kita tinggal, pasti akan mendapatkan surat resinya sambil menunggu KTP yang bersangkutan siap,” ucapnya.

Kembali Ismael melanjutkan, surat resi tersebut tidak dapat di perpanjang oleh pihak kecamatan. “Kalau ada pihak yang mengatakan surat resi bisa diperpanjang, beritahu saya agar ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Ditegaskannya, dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati seluruh camat, lurah, kepala desa di Sumatera Utara ini agar membantu masyarakat yang sudah rekam e-KTP agar segera mencetak KTP masyarakat tersebut.

“Kami hadir di sini mewakili Negara Republik Indonesia, yang akan melayani seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Jadi silakan masyarakat menyampaikan seluruh kendala yang dihadapi saat akan mengurus kelengkapan jati diri mereka kepada pihak kecamatan,” terang Sutrisno Pangaribuan.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, menghadapi pesta demokrasi pemilihan presiden, anggota DPR RI, DPRD Propvinsi dan DPRD Kota, sudah pasti kepemilikan KK dan KTP merupakan syarat mutlak apabila masyarakat mau menggunakan hak pilihnya. *Inc-04