Kasat Pol PP Siantar, Robert Simosir

Siantar, Intainews.com:Anggota DPRD Kota Siantar, Heri Siahaan dari fraksi PAN menanggapi pembangunan tanpa IMB dan izin usaha, perlu ketegasan instansi terkait memanggil pengusaha dan duduk bersama jika memang tidak memilik izin-izin sesuai aturan. “Ini dilakukan sebelum Satpol PP melaksanakan tindakan tegas,” katanya.

Hal itu dikatakannya terkait LM Cafe yang diduga tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin usaha. Ini diketahui dari dua instansi terkait berkoordinasi menyebutkan, pengusaha LM Cafe akan segera mengurus izin ulang.

Dikatakan Kasat Satpol PP Robert Simosir kepada Intainews.com, Jumat 1 Januari 2019 di ruang kerjanya. “Kami sudah koordinasi dengan perizinan, Rabu Kemarin,” jelas Robert.
Hasil pertemuan dengan pemgusaha tersebut, mereka harus mengajukan permohonan izin ulang.

Pihak perizinan juga akan melakukan analisa atas permohonan tersebut. “Untuk masalah pembangunan tambahan konopi, akan dikoordinasi dengan instansi terkait. Secara detail tentang pelaksanaan pembangunan merupakan kewenangan PUPR dan pihak perizinan” tambah Robert Simosir.

Di katakannya, pengawasan yang melekat terhadap bangunan yang didirikan oleh masyarakat, menurut Perwal 01 tahun 2014 pasal 38, PUPR yang lebih intens. “Jika Sat Pol PP menertibkan bangunan, harus ada rekomendasi dari instansi terkait ,” jelas Semosir.

Selain itu anggota DPRD Kota Siantar Heri Siahaan juga menyinggung soal izin usaha yang seharusnya sesuai peruntukkannya. “Perlu dipertanyakan juga yang di Jalan Merdeka dan Jalan Sutomo itu, apa memang dibenarkan membuka usaha bengkel sekala besar di situ, “ ungkap Heri. Menurut Heri adanya usaha itu dapat mengurangi keindahan atau estetika kota Siantar. “Membuat suasana kota menjadi kumuh,” tukasnya.*Inc-01