Saat nelayan RDP dengan DPRD Medan

Medan-Intainews.com:Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi B, Senin 21 Januari 2019 terkait proyek reklamasi Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pelindo I daerah Belawan, Provinsi Sumatera Utara.

Rapat dipimpin Drs H Muhammad Yusuf, S.Pd.I (Fraksi PPP) selaku anggota Komisi B, Drs Wong Chun Sen, M.Pd.B (Fraksi PDIP), H Jumadi, S.Pd.I (Fraksi PPP), berikut beberapa perwakilan nelayan, Otoritas Perhubungan Belawan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Sumut) serta wartawan.

Pada RDP tersebut, pihak PT Pelindo I Belawan tidak tampak, meskipun sudah dikirimkan surat undangan dari DPRD Kota Medan. Muhammad Yusuf sangat menyesalkan tidak hadirnya PT Pelindo. Sesaat sebelum rapat dimulai, ia sempat menelpon seseorang dari Pelindo namun tidak mendapatkan jawaban pasti.

Pada RDP tersebut, nelayan mengaku ada dampak tidak baik menimpa kehidupan nelayan yang ditimbulkan dari proyek reklamasi tersebut. Bahkan para nelayan merasa ketidakadilan. “Kami, para nelayan yang mencari nafkah di perairan Belawan sangat merasakan dampak setelah pembangunan reklamasi itu,’’ kata Jalaluddin.

Menurut dia pengorekan pasir yang meraka lakukan meyebabkan abrasi. Pengorekan alur baru berdampak pada nelayan pencari ikan. Menambah biaya nelayan untuk melaut. Nelayan harus harus berputar untuk melaut yang artinya menambah biaya.

“Kalau sebelumnya membutuhkan BBM 1 liter, jadi sebulan 30 liter, sekarang kami menambah Rp 200 ribu akibat reklamasi. Kami tidak merintangi pembangunan, kami mau mencari keadilan, tapi kebohongan yang kami dapatkan,” tutur Jalaluddin.

Masih menurut Jalal, otoritas pelabuhan Belawan sempat meminta surat legalitas para nelayan. Telah dilengkapi sesuai yang diminta, namun sudah setahun delapan bulan, tidak ada yang menanyakan kepada kami, berapa biaya kerugian nelayan akibat pembangunan.

“Kami minta kepada anggota dewan, kalau ini tidak selesai, kemungkinan kami akan menutup alur pembangunan yang ada dipelabuhan belawan. “ Biar sama kita rasakan bagaimana kalau alur nelayan ditutup,” ungkapnya.

Seorang nelayan lainnya juga meminta Dinas Perikanan untuk meninjau secara langsung bagaimana situasi di lokasi. Di ujung RDP ini, anggota DPRD Kota Medan akan membuat surat memanggil PT Pelindo I untuk RDP selanjutnya di ruang Komisi B. “Kita akan buat surat pemanggilan lagi untuk PT Pelindo I Beawan untuk RDP kembali,” tukas anggota DPRD Wong Chun Sen. *Inc-03