Anton Panggabean SE MSi

“Jika target PAD tidak tercapai, program kerja walikota yang dipertaruhkan. Niat Dzulmi Eldin sebagai walikota tidak bisa diikuti oleh jajarannya.”

Medan-Intainews.com:Mengutip uang parkir di luar perda bisa dikategorikan pungli, aparat penegak hukum harus menindaknya. Petugas parkir Berdasarkan perda petugas parkir dilengkapi pakaian seragam, tanda pengenal dan karcis.

Hal ini ditegaskan anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat Anton Panggabean SE MSi, kepada wartawan Kamis 10 Januari 2019. “Kalau salah satu kelengkapan berdasarkan perda itu tidak ada, masyarakat berhak tidak membayar parkir.

Statemen Anton Panggabean tersebut, terkait juru parkir (jukir) tanpa identitas marak berkeliaran di sejumlah titik di Kota Medan. Sebagaimana terindikasi jukir di Jalan Timor, Jalan Veteran dan Jalan Jawa, jukirnya berpakaian preman, tanpa kartu pengenal dari Dishub dan karcis.

Tarif parkir yang mereka kenakan Rp 10.000 untuk mobil roda empat dan Rp 5.000 sepeda motor. Warga yang parkir di kawasan tersebut umumnya hendak belanja di Center Point dan ke RS Murni Teguh.

Tidak sedikit warga yang mengeluh dengan tarif tersebut, tapi pasrah karena fasilitas parkir di dua tempat itu sering penuh. Tempat lain yang dimanfaatkan ditengarai jukir liar di kawasan Pasar Rame.

Pasar Rame, Jalan Thamrin dan kawasan jalan Sutomo belakang hotel Mercure/Grand Angkasa, tarif parkir mobil Rp 5.000 dan sepeda motor Rp 3.000. Padahal, berdasarkan Perda, tarif parkir tertinggi untuk roda empat Rp 3.000.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014, tutur Anton Panggabean, ada dua jenis tipe parkir. Untuk tipe A tarif parkir roda dua Rp 2.000, roda empat Rp 3.000. Tipe B, roda dua Rp 1.000 dan roda empat Rp 2.000.

Menurut Anton Pangabean, kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) paling banyak terdapat di sektor parkir. Pasalnya, lokasi parkir dan kenderaan makin banyak, tapi capaian PAD jauh di bawah target. Berkeliarannya jukir diduga dibeking oknum tertentu yang mendapat setoran dari jukir liar.

Dijelaskan Anton, belum lagi oknum-oknum pengawas parkir menunggak, dan pihak Dinas Perhubungan tidak berani menidak atau menyuruh bayar dengan paksa.

Sementara jika target PAD tidak tercapai, program kerja walikota yang dipertaruhkan. Yang terjadi niat Dzulmi Eldin sebagai walikota tidak bisa diikuti oleh jajarannya. “Karena pihak Dishub diduga merasa nyaman melihat kondisi perparkiran yang semrawut dan target PAD tidak tercapai,” tukasnya.

Sudah saatnya walikota melakukan penyegaran terhadap . “Renwart Parapat mungkin sudah jenuh, namum segan mengungkapkannya kepada walikota agar dia diganti,” terangnya. *Inc-03