Bahrumsyah. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:“Pertama kita evaluasi, karena pendapatan semakin menurun. Jadi daya huni Rumahsakit (RS) Pirngadi hanya 30 sampai 40 persen. Kemudian dari pendapatan kita jauh lebih menurun. Jadi beban sebagai BLUD itu sangat tinggi,” kata Bahrumsyah.

Ketua Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah mengatakan hal itu usai digelar RDP dengan pedagang Pasar Pringgan di Gedung DPRD Medan, Senin 3 Desember 2018. Sebelumnya Senin (3/1) pagi Komisi B DPRD Medan mengunjungi RSUD Pirngadi guna menggelar rapat bersama jajaran direksi rumah sakit milik Pemko Medan tersebut.

Rapat internal tersebut digelar tertutup. Bahrumsyah yang hadir pada rapat itu mengatakan, rapat digelar untuk melakukan evaluasi terhadap RS Pirngadi. Disebutkannya kepada wartawan unit DPRD Medan, pendapatan sebagai BLUD yang menurun juga masih harus membayar karyawan di RS tersebut, sehingga memiliki beban yang tinggi. Hal ini tentunya menjadi persoalan.

“Alat-alat kesehatan juga semakin tidak baik. Maka kita bilang, kita sampaikan ke direksi supaya untuk mendapatkan penghasilan itu ialah pelayanan yang jauh lebih baik. Apalagi kita dapat dana Rp 28 miliar untuk alat kesehatan (Alkes). Maka itu dipergunakan dengan sebaiknya,” katanya lagi.

Yang paling penting, ujar Bahrumsyah, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, kata dia, imej dari RS Pirngadi tidak bisa dihindari. Masyarakat sudah tidak mau lagi berobat ke RS Pirngadi. “Saya kira ini bisa dievaluasi, supaya imej-nya jauh lebih baik lagi. Yang baik-baik dikasih rewards, yang enggak layak dikasih punishment,” tukasnya.

Disinggung mengenai upah tenaga honorer di RS Pirngadi yang sebelumnya sempat tersendat, Bahrumsyah mengatakan akan mengevaluasinya nanti. *Inc-03