Ilustrasi. Tenaga honor Simalungun unjuk rasa. Foto istimewa

Simalungun-Intainews.com:Pemkab Simalungun dipastikan tidak akan memberikan pesangon bagi sekitar 2.000 tenaga honor yang akan diberhentikan atau dipecat mulai 2019. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Simalungun, Jhon Suka Jaya kepada wartawan, Kamis 22 November 2018.

Jhon mengakui, jika dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 tidak ada diusulkan dana untuk pembayaran pesangon tenaga honor tersebut.”Setahu saya memang tidak ada diusulkan anggaran untuk dana pesangon para tenaga honor yang akan diberhentikan tahun depan,” ungkapnya.

Tapi, ujarnya, dirinya tidak tahu apakah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat tenaga honor bertugas ada mengusulkannya. Jhon juga menurbutkan tidak mengetahui pasti jumlah anggaran yang masih dialokasikan untuk gaji honor yang tidak diberhentikan, karena penggajian tenaga honor dananya ditampung di anggaran OPD.

Salah seorang pimpinan OPD, SML Simangunsong mengakui dana pesangon untuk 280 tenaga honor yang akan diberhentikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Pemkab Simalungun tidak ada diusulkan di APBD TA 2019.

“Untuk pesangon tenaga honor di instansi yang saya pimpin memang tidak ada diusulkan di APBD TA 2019,” kata Simangunsong. Dia menuturkan, dalam perjanjian kerja antara pihaknya dengan tenaga honor memang telah disebutkan tidak ada kewajiban pembayaran pesangon apabila seandainya keuangan pemerintah daerah tidak lagi mampu membayar gaji tenaga honor.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Ketenagakejaan Wilayah III, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Bangun N Hutagalung yang dimintai tanggapannya terkait hak pesangon tenaga honor Pemkab Simalungun yang akan dipecat menjelaskan, sesuai aturan memang tidak ada pemberian pesangon bagi tenaga honor yang diberhentikan lembaga pemerintah.

“Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang tidak wajib tenaga honor yang diberhentikan Pemkab Simalungun menerima pesangon, karena yang memberhentikan adalah lembaga pemerintah, bukan badan usaha yang mencari untung,” ujar Hutagalung. * mbc