Warga miskin yang tergabung dalam Forkin berunjuk rasa di depan kantor Walikota Siantar

Siantar-Intainews.com:Puluhan warga miskin  unjukrasa (demo) di depan Kantor Walikota Siantar, Kamis 15 November 2018. Unjuk rasa itu terkait penyaluran beras orang miskin (Raskin) yang tidak tepat sasaran.

Koordinator aksi unjuk rasa, Lipen Simanjuntak dalam orasinya mengatakan, penyaluran beras untuk orang miskin yang sekarang disebut beras sejahtera (Rastra ) di Kota Siantar tidak tepat sasaran. Yang lebih miris, ungkapnya, penerima Rastra di Kota Siantar mayoritas yang sudah mapan ekonominya.

Sementara warga yang betul-betul tidak mampu, bahkan penyandang tunanetra dan penyandang cacat berat tidak dapat menikmati program pemerintah tersebut. “Ada apa dengan Kadis Sosial ?” teriak Lipen melalui pengeras suara saat ujung rasa. Diapun meminta Kadis Sosial Pematangsiantar, Pariaman Silaen, agar ditindak tegas oleh yang berwenang.

“Oleh perangkat kerja walikota, warga cacat tidak dimasukkan dalam daftar penerima Rastra. Contoh Loly penyandang tunanetra warga Kelurahan Siopat Suhu, Debora Sipahutar penyandang cacat warga Kelurahan Bah Kapul, tidak terdaftar, bahkan KIS-nya Debora bayar sendiri,’ ujar Lipen.

Menurut Lipen, tidak sampai di situ, Program Keluarga Harapan (PKH) juga dinikmati warga yang notabenenya diduga keluarga Dinas Sosial dan Pendamping PKH Pematangsiantar. Sementara masyarakat yang pra sejahtera tidak pernah merasakan manfaat PKH.

Mereka para pengunjuk rasa bersama Lipen meminta kepada Walikota Siantar untuk membubarkan pendamping PKH Dinas Sosial. Mereka diduga KKN, dan segera evaluasi Lurah Pondok Sayur dan Lurah Naga Pita yang diduga tidak menyalurkan Rastra kepada keluarga penerima yang berhak.

Pada kesempatan unjuk rasa tersebut Lipen juga menyinggung dana Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang dari tahun ke tahun selalu bermasalah. Bahkan, tukasnya, sudah satu tahun dugaan penyelewengan dana Kube di Dinsos ditangani pihak kepolisian, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, walaupun sudah 83 orang diperiksa sebagai saksi.

“Usut dana Kube di Dinsos Pematangsiantar sejak tahun 2013 hingga tahun 2017,” teriak Lipen. Unjuk rasa berjalan dengan tertib dan terkendali. Namun pengunjuk rasa tidak dapat masuk ke halaman kantor walikota, gerbang masuk dan keluar ditutup serta dijaga ketat oleh Sat Pol PP. *Inc-01)