Henry Jhon Hutagalung. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Belakangan tak habis-habisnya Pemko Medan sibuk menertibkan reklame ilegal di berbagai titik Kota Medan. Menurut Ketua DPRD Medan Henry Jhon, maraknya reklame ilegal disebabkan peraturan daerah (perda) tentang reklame tidak tegas.

“Tidak ada sanksi pidana bagi pelanggarnya. Akibatnya pengusaha reklame ramai-ramai membangun di kawasan terlarang, seperti di trotoar, pulau-pulau jalan, melintang jalan dan lainnya,” jelas Henry Jhon kepada wartawan Selasa 23 Oktober 2018.

Apalagi, tambah Jhon, banyak pengusaha reklame yang begitu bebasnya membuat gambar-gambar pejabat TNI dan Polri, sebulan kemudian barulah dibuat iklan bisnis. Hendaknya para pejabat menolak jika gambarnya dibuat di papan reklame di lokasi terlarang.

“Di perda reklme yang sedang dalam pembahasan ada sanksi pidananya, bagi pelanggar perda bisa dipenjara 6 bulan. Tindakan tegas harus ada agar ada efek jera bagi pengusaha nakal dan PAD dari reklame bisa diperoleh lebih besar lagi,” tuturnya.

Selain itu, di balik penertiban yang belum kenal berhenti itu, Henry John Hutagalung SE SH MH menyebutkan, pemko Medan harus memikirkan nasib pengusaha reklame yang usahanya sudah ditumbang tim penertiban.

Karena akibat penertiban tidak tahu apa yang harus dibuat, karena tidak ada solusi dan kebijakan pemko selanjutnya pasca penertiban. “Padahal usaha tidak boleh stagnan karena gaji karyawan, pembelian bahan yang harus dibayar dan biaya hidup lainnya harus terus berjalan,” ungkap Henry Jhon kepada wartawan, di ruang kerjanya.

Menurutnya, penertiban reklame ilegal dan yang tidak bayar pajak perlu mendapat apresiasi. Sebab selama tiga tahun terakhir terjadi kebocoran dari retribusi dan pajak reklame. Seharusnya diperoleh puluhan miliar yang dapat hanya belasan miliar saja, sehingga negara dirugikan.

Namun, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, setelah ditertibkan, pemko harus mengarahkan pengusaha reklame untuk membangun di tempat yang legal sesuai aturan dan bebas KKN. “Kalau masih ada pajak terhutang segeralah ditagih, tapi berilah kepada pengusaha reklame lokasi yang resmi agar tidak gulung tikar,” terangnya. *Inc-03