Suasana rapat paripurna DPRD Medan

Medan-Intainews.com:Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli membuka rapat paripurna pandangan Umum 9 Fraksi di DPRD kota Medan terkait penjelasan pengusulan atas Ranperda Medan tentang perlindungan pedagang Kecil Kota Medan, Senin 8 Oktober 2018 di gedung Paripurna DPRD Medan.

Dalam pandangan Umumnya Fraksi Golkar DPRD kota Medan dibacakan Modesta Marpaung mengapresiasi mengajukan Ranperda inisiatif DPRD Medan tentang perlindungan pedagang kecil kota Medan.

Menurut Fraksi Golkar, inisiatif ini sangat perlu dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga Medan. Khususnya bagi para pedagang kecil dengan adanya penggusuran sering menimbulkan pertikaian antara pedagang kecil dengan Pemerintah.

Padahal menurut Modesta para pedagang kecil sangat berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah. “Pedagang Kecil mampu menstabilkan harga-harga saat terjadi krisis moneter seperti tahun 1998 lalu,” katanya.

Untuk itu Fraksi Golkar menilai tugas pemerintah daerah memperhatikan pedagang kaki lima (PKL), untuk mengurangi risiko gejolak, dengan pembinaan PKL. Lain halnya dengan Frakai Gerinda menilai Pemko Medan dianggap tak becus melakukan penataan tak memiliki grand design (rancangan besar) dalam penyelesaian PKL dari tahun ke tahun.

Untuk itu menurut Fraksi Gerindra yang dibacakan Proklamasi K Naibaho meminta Pemko Medan harus memiliki Grand Design dalam menuntaskan masalah. Dan Fraksi Gerindra mendorong Pemko Medan untuk menciptakan terobosan besar dalam memberdayaan PKL di kota Medan.

Mengingat keberdayaan PKL bukan sebuah masalah sehingga pemko Medan begitu menganggarkan dana Rp 3,1 Miliyar dari APBD kota Medan untuk penertibkan PKL.”PKL itu adalah aset besar kota Medan dalam meningkatkan pendapatan,” katanya.

Begitu juga dengsn Fraksi PAN yang dibacakan Kuat Surbakti menyikapi Ranperda Inisiatif DPRD Medan tentang Perlindungan PKL Kota Medan mencatat beberapa hal tentang pemahaman pengusulan terhadap PKL bukan pedagang kecil, serta konsef penyusulan tentang keberadaan mini market yang menjamur.

Karena menurut Fraksi PAN masalah keberadaan PKL memang selalu dipermasalahkan dengan penggunaan ruang publik. bukan fungsi semestinya digunakan sebagai lahan perdagangan, sehingga dapat menggangu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Dan PKL membuat tata ruang kota menjadi buruk dan kacau serta keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota menekankan aspek kebersihan , keindahan dan kerapihan, pencemaran lingkngan dan kerawanan sosial. *Inc-03