T Bahrumsyah: Menyesalkan

Catatan Intainews.com

PAN menyoroti kinerja Dinas Perhubungan Medan hanya bisa membuka pendapatan lebih rendah dari realisasi tahun 2017 sebesar 29 miliar. Kenapa ini bisa terjadi padahal untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum banyak penambahan kendaraan.

Medan-Intainews.com:Dengan 3 kali berturut-turut Pemko Medan Dapat WDP, PAN akhirnya menolak LPJ APBD Medan. Ketua Fraksi PAN DPRD Medan T Bahrumsyah menolak rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang LPJ APBD Medan tahun 2018.

Sebab, ungkap T Bahrumsyah, Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendapat penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) 3 kali berturut-turut atas pemeriksan laporan keuangan tahun 2017 yang diberikan oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK).

Informasi dihimpun Intainews.com Rabu 3 Oktober 2018, penilaian opini WDP oleh BPK terhadap Pemko Medan sudah ketiga kalinya, menur Bahrum, diantaranya keterlambatan penyerahan laporan dan belum lengkapnya pendaftaran dan pendapatan aset-aset Pemko Medan.

Bahrumsyah di ruang Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Medan mengungkap tuntas terkait penolakan tersebut. “Pemerintah Kota Medan tidak mampu menempertahankan aset-aset pemerintah kota Medan,” katanya.

Kemudian Fraksi PAN melihat jauhnya pencapaian pendapatan dari target yang ada dimana target 5,523 triliun Lebih, Pemerintah kota Medan hanya mampu merealisasikan pendapatan sebesar 4,409 triliun yang terealisasi hanya 79,82 persen.

Hal ini katanya sangat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Walikota Medan terhadap penyelenggara dan para SKPD sebagai penanggungjawab. “Ke depan para SKPD harus memiliki kemampuan dan profesional berintegerasi dan bertanggungjawab.

Dalam pandagan Fraksi PAN juga menyoroti kinerja Dinas Perhubungan hanya bisa membuka pendapatan sebesar 47,27 persen dari target yang ada. Target 55,1 miliar realisasinya hanya 26 miliar lebih rendah dari realisasi tahun 2017 sebesar 29 miliar.

Fraksi PAN sangat menyesalkan kenapa ini bisa terjadi padahal untuk retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum banyak penambahan kendaraan, tetapi dari target 41,8 miliar hanya bisa diraih realisasinya 19,7 miliar.

Fraksi PAN mensinyalir adanya lost (kehilangan) pemasukan yang sangat besar dari banyaknya juru parkir liar baik yang personal maupun yang teroganisir mengutip retribusi parkir di lapangan.

Begitu juga dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang hanya bisa membuka PAD target 140 miliar yang didapat hanya 53,2 miliar untuk itu Fraksi PAN menilai kawasan pemukiman dan penataan ruang tidak serius dalam pelaksanan tugas dan tanggungjawabnya terhadap kebocoran pendapatan izin mendirikan bangunan (IMB).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya dilaporkan Kuat Surbakti dalam pendapat Fraksi yang digelar Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli, Senin 1 Oktober 2018 di ruang paripurna DPRD Medan, terjadi penolakan oleh PAN.

Penolakan PAN terkait rancagan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Laporan Pertangungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2017. *Inc-03