Ist – Dok

Mahkamah Agung (MA) memutuskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan, sedangkan pihak BPJS menjawab masih menunggu detil amar putusan tersebut. Sampai saat ini BPJS belum dapat menghitung dampaknya termasuk soal keuangan.

“Kalau kita sudah dapat amar putusannya, maka detil teknisnya, analisis mendalam kita akan tahu sebetulnya bagaimana untuk proyeksi cash flow di akhir tahun,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menjawab pertanyaan wartawan usai launching antrean online di Puskesmas Kedungkandang, Jalan Ki Ageng Gribig, Kota Malang, Rabu (11/03/2020).

“Kita sudah mengagendakan untuk rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait menyikapi keputusan MA itu,” imbuhnya.

Meski begitu, detil amar keputusan terkait judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan sangatlah penting. Yakni untuk dapat mengetahui dampaknya.

“Karena kita akan hitung implikasinya terhadap pembatalan itu. Termasuk implikasi keuangannya,” tegas Fachmi.

Ditanya terkait pengembalian iuran peserta yang sudah membayar kenaikan, Fachmi kembali menunggu kapan menerima amar putusan tersebut. “Kan tadi sudah saya sampaikan di nomor ketiga, kita belum dapat amar putusannya. Kita belum tahu berlakunya mulai kapan,” tandasnya.

Menurutnya, besok sudah diagendakan rapat koordinasi untuk tingkat ekselon I yang akan dipimpin Menko PMK.

“Besok itu di tingkat ekselon 1 akan rapat bersama dipimpin Menko PMK. Setelah itu kita akan kabari ya,” pungkasnya.

BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp15,5 triliun di 2019. Angka yang sebenarnya turun dari prediksi sebesar Rp32,4 triliun pada akhir 2019. Kementerian Keuangan telah menyuntik dana Rp13,5 triliun sebagai upaya menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan. Demikian diberitakan Detik.com. Int – 02