Kasatpol PP Kota Pematangsiantar, Drs Robert Samosir. (Foto: Ist)

Pematangsiantar- Intainews.com | Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diikuti dua OPD yakni Kasat Pol PP Drs Robert Samosir dan Kabid Ketertiban Umum Mangaraja Nababan telah berakhir pada Selasa, 3 Desember 2019 lalu. Dengan berakhirnya pendidikan tersebut, maka PPNS Siantar ini akan aktif menjalankan fungsinya sesuai aturan yang berlaku.

Selain Perda yang jadi acuan digunakan Penyidik Pegawai Negari Sipil untuk menjalankan fungsinya, juga berpijak kepada KUHAP, KUHP, Peraturan Mahkamah Agung serta Peraturan Kepolisian. Sebagai koordinator dalam menjalankan fungsi PPNS tersebut adalah Kasatreskim Polresta Siantar.

Hal ini tentu menjadi momok menakutkan alias mimpi buruk bagi pengusaha yang selama ini dengan terang-terangan melanggar Perda juga Garis Sempadan Bangunan (GSB).

“Pertama setelah diangkat sumpah dan janji PPNS, maka kita punya kewewenangan melakukan penyidikan pelanggar-pelanggar Perda,” Kata Kasat Pol PP Siantar Drs Robert Samosir (foto), Jumat (13/12).

Selain itu, kata Robert, terkait bangunan-bangunan yang melanggar Perda dan GSB, terlebih dahulu kita akan melakukan pengamatan, permeriksaan, penelitian serta gelar perkara terhadap bangunan-bangunan tersebut dan selanjutkan akan diadakan rapat koordinasi pada instansi terkait.

Jika ditemukan ada pelanggaran, maka kita memberikan peringatan dan teguran kepada pihak pihak pelanggar Perda tersebut. Jika teguran tidak diindahkan, maka akan ditingkatkan dengan penyidikan dan pemberkasan atau dapat dilakukan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan perda tersebut.

“Kita juga akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terlebih apabila tindakan yang dipersangkakan hukumannya di atas tiga bulan kurungan. Pelaku pelanggar nanti bisa diajukan ke pengadilan berdasarkan keputusan pengadilan, maka di lakukanlah eksekusi,” ujar Robert.

Pengusaha yang mau menambah bangunan, boleh saja tetapi pengusaha mengajukan perobahan izin bangunan sesuai yang tertuang dalam Perda.

“Jika bangunan tersebut melanggar GSB, tidak bisa mengajukan permohonan perombakan, karena sudah ada ketentuan yang mengikat,” tutup Robert. *inc-mgl