Ratusan buruh K-SPSI] Kota Medan berunjuk rasa ke kantor Walikota Medan

Medan-Intainews.com:Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia [K-SPSI] Kota Medan berunjuk rasa ke kantor Walikota Medan, Selasa 12 November 2019, meminta kejelasan keberadaan kantor DPC K-SPSI Kota Medan di jalan Ahmad Yani 7 yang dijadikan Cagar Budaya.

Sejumlah 15 orang perwakilan K-SPSI bersama Wakil Ketua K-SPSI Antoni Pasaribu, Ketua DPC K-SPSI Kota Medan Jautman Sitaggang diterima Kadis Ketenagakerja Pemko Medan Hannalore dan Kabid Aset Pemko Medan Sumiadi.

Di pertemuan tersebut Antoni meminta Pemko Medan menjelasan keberadaan kantor DPC K-SPSI Kota Medan di jalan Ahmad Yani 7. Di kantor tersebut disebutkannya ada perusakan aset milik DPC K-SPSI dan jajarannya yaitu DPC FSP LRM-SPSI, DPC FSP KEP SPSI, DPC FSP RTMM, DPC FSPTI bahkan banyak yang hilang.

Sehingga K-SPSI dan jajarannya mengalami kerugian cukup besar. “Dalam hal ini Pemko Medan telah berbohong bahwa aset tersebut adalah milik Pemko Medan,” ujar Antoni.

Hanya Mempunyai Sertifikat Hak Pakai

Selain itu K-SPSI meminta kepada Pemko Medan membatalkan kenaikan BPJS Kesehatan yang sangat meresahkan masyarakat dan tidak manusiawi. Bahkan pemerintah dainggap telah mengabaikan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kadis Ketenaga kerjaan Kota Medan Hannalore dan Kabid Aset Pemko Medan Sumiadi menerima tuntutan mereka, namun menyebutkan tidak bisa mengambil kebijakan. “Sebab mempunyai pimpinan, dan hal ini akan kami laporkan,” tutur Sumiadi.

Menyangkut permohonan untuk berkantor di A Yani 7, menurut Sumiadi Pemko Medan sangat memerlukan aset tersebut. Dan Sumiadi mengakui Pemko Medan atas aset tersebut hanya mempunyai sertifikat hak pakai dari  bangunan yang berdiri di atas tanah negara. *Inc-03