Wagubsu, Musa Rajekhshah ketika menyampaikan saran-sarannya di forum Rakorwasdanas 2019

Solo-Intainews.com:“Saya sepakat juga kalau dibikin sistem seperti KPK. Jadi mendapatkan tambahan apabila berhasil mengungkapkan kasus. Apalagi kasus yang merugikan keuangan daerah kita,” kata Gubernur Sumatera Utara [Gubsu], Edy Rahmayadi ketika menghadiri Rakorwasdanas 2019, di Sunan Hotel Solo, Rabu 25 September 2019.

Hal itu diungkapkan Edy di acara yang berlangsung hingga Jumat [27/9], untuk mewujudkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara [Pemprovsu] akan memberikan perhatian khusus terhadap Aparat Pengawasan Internal Pemerintah [APIP]. Mulai dari anggaran, sumber daya manusia [SDM] dan sarana prasarana.

Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional [Rakorwasdanas] 2019, digelar Kemendagri dan KPK yang dihadiri para Wakil Gubernur se-Indonesia, Inspektorat, Bappeda, BPKAD dan Bagian Humas.

Terkait dengan kompetensi aparatur sipil negara [ASN] yang ada di APIP, menurut Wagubsu, hal itu wajib dilakukan. Karena melalui APIP diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan internal pemerintahan.

“Kompetensi orang-orangnya, SDM orangnya harus bisa dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab, berkepribadian, mentalnya, imannya, semuanya harus teruji dengan baik,” ujar Edy Rahmayadi.

Tak luput Kesejahteraan APIP, juga menjadi perhatian Gubsu. Menurutnya, kesejahteraan APIP harus diperhatikan dan tidak boleh sama dengan yang lain. Untuk itu sepakat jika diterapkan sistem Penghargaan [Reward] dan Hukuman [Punishment].

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ketika membuka Rakorwasdanas 2019 tersebut, meminta para kepala daerah memberikan perhatian kepada APIP, mulai dari anggaran, sumber daya manusia [SDM] dan sarana prasarana. “Hal ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal Pemerintah Daerah, dalam upaya pencegahan korupsi,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri [Mendagri], dalam sambutannya mengimbau agar APIP di daerah lebih banyak melakukan inovasi dalam pencegahan korupsi.

Sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan. Antara lain dengan memperluas medium pemberantasan korupsi, mengutamakan strategi pencegahan, serta membangun sistem dan budaya antikorupsi.

Wagubsu Musa Rajekshah yang turut dalam kegiatan tersebut memberikan saran, bahwa perlu penerapan e-goverment secara keseluruhan dan terintegrasi. “Karena dengan adanya teknologi diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan,” ujar Wagubsu, yang diamini oleh seluruh narasumber dan mendapat aplause dari para peserta rapat. *Inc-03