Medan-Intainews.com:Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke 34. Program ini dimulai dari tahun 1978. Dalam perjalanannya, upaya PPPA mengalami tantangan, salah satunya minimnya pemahaman pemangku kepentingan terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [PPPA] dan kesetaraan gender [foto].

Plt Sekda Provsu, Agus Tripriyono didampingi Kadis PPPA Sumut diwalili Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Emmy Suryana Lubis, menyebutkan, dikarenakan kondisi minimnya pengetahuan maka PPPA harus punya strategi komunikasi yang tepat kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Kondisi yang timpang itulah kemudian berdampak kepada ketidakadilan gender terhadap perempuan. Selain itu perdagangan orang, kekerasan terhadap anak dan perempuan, narkoba. Juga kesenjangan ekonomi dan ini semuanya butuh penanganan yang serius,” kata Agus.

Hal itu mencuat dari ‘Dengar Pendapat Instansi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan Sipil di Provsu Tentang Draft RUU Kesetaraan Gender’ baru-baru ini. Dikatakannya, dengan konteks ini penting didudukkan kembali urgensi isu PPPA dalam pembangunan dan perlunya memperbaiki kebijakan.

“Saat ini isu PPPA menjadi salah satu isu prioritas dalam kerangka pembangunan nasional dan komitmen global, sehingga perkembangan isu PPPA harus ada terbosan berbasis teknologi. Yaitu kolaborasi antara pemerintah, OPD pihak yang memungkinkan, ada,” ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh staf ahli menteri bidang pembangunan keluarga Sri Danti, dan staf ahli menteri bidang komunikasi pembangunan Susianawati. *Inc-03