Medan-Intainews.com:Wakil Walikota Medan H Akhyar Nasution [foto], Kepada anggota BAP DPD RI, menjelaskan, laporan keuangan Pemko Medan tahun 2018 hanya mendapatkan predikat opini wajar dengan pengecualian [WDP], akibat persoalan aset. Bahkan, opini WDP terus diraih sejak 4 tahun belakangan ini.

Satu contoh masalah aset yang menjadi kendala bagi Pemko Medan, terang Akhyar, menyangkut perlengkapan dokumen sejumlah bangunan sekolah dan puskesmas. “Kita tidak tahu kapan dan siapa yang membangun sekolah dan puskesmas. Kemudian bangunan itu diserahkan kepada kita dan harus dilengkapi dokumennya,” tutur Wakil Walikota.

Wakil Walikota Medan H Akhyar Nasution mengungkap hal itu saat menghadiri rapat dengar pendapat [RDP] dengan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah [BAP DPD] Republik Indonesia di Lantai 8 Ruang Rapat Kaharuddin, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Jumat 12 Juli 2019.

RDP digelar guna membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] RI Perwakilan Sumut terkait laporan keuangan daerah. Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara [Sumut] Fitriyus yang memimpin RDP mengungkapkan, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumut selama 5 tahun berturut-turut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dari BPK RI Perwakilan Sumut.

Semua itu, kata Fitriyus, berkat bimbingan dan arahan BPK Perwakilan Sumut. Meski demikian aku Fitriyus, laporan keuangan tersebut bukan tidak ada cela dan masih memiliki banyak kekurangan sehingga harus dilakukan perbaikan. Adapun kendala yang dialami kabupaten/kota di Sumut dalam menyampaikan laporan keuangan yakni masalah aset.

Akibat kesulitan tersebut, ungkapnya, tidak sedikit kabupaten/kota yang gagal mendapatkan predikat WTP dari BPK Perwakilan Sumut. “Kebanyakan [kabupaten/kota] di Sumut hanya mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian [WDP].

Bahkan adapula yang meraih discleamer. Untuk itu masalah aset ini segera harus diselesaikan. Diperlukan banyak masukan dan arahan dari berbagai pihak, terutama BAP DPD RI dan BPK Perwakilan Sumut sehingga persoalan aset dapat dituntaskan,” kata Fitriyus.

Akhyar berharap melalui RDP ini, mendapat solusi untuk mengatasi masalah aset tersebut. Dengan demikian saat menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2019, Pemko Medan bisa mendapatkan predikat WTP dari BPK Perwakilan Sumut. *Inc-03