Irwan Ritonga & Akhyar Nasution

Medan-Intainews.com:Terkait Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar
Dalam Pengecualian (WDP) yang sudah diserahkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) kepada 8 Kabupaten/Kota di kantor Gubernur Sumatera Utara, namun tidak disebut Pemko Medan.

Ketika Intainews.com, Selasa 14 Mei 2019 menanyakan kepada Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, dikatakannya hingga saat ini Pemko Medan memang belum menerima WTP maupun WDP.

Akhyar mengatakan hal itu usai mengikuti Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) Paulus Sinulingga di DPRD Medan. Menurutnya BPK akan memberitahukan ‘rapor’ Pemko Medan 22 Mei 2019.

“Kita belum tahu hasil raportnya, dapat atau tidak WTP maupun WDP itu urusan BPK, tuturnya. Karena, katanya Medan kota besar jadi banyak yang harus dilihat. Sehingga harus diserahkan belakangan.

Namun demikian Akhyar menyebut, “Mau dapat ya alhamdullilah, enggak dapat juga alhamdullilah.” Walaupun begitu Pemko Medan tetap bekerja dengan baik.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Pemko Medan Irwan
Ritonga. “Masih ada waktu satu bulan, untuk perbaikan sebagaimana yang diminta BPK kepada Pemko Medan,” ujarnya.

Secara laporan keuangan Pemko Medan sudah memenuhi semua yang
diperlukan BPK. “Seterusnya merekalah yang tahu indikator-indikatornya. Waktu
lalu di masalah aset, tapi sekarang masalah Pasar Marelan yang belum selesai,” ungkap Irwan Ritonga.

Soal Pasar Marelan, tukas Ritonga, menyangkut administrasi, pihak pengembang minta itu diselaikan Pemko Medan, karena tanahnya masuk dalam pengembangan revitalisasi pasar Marelan. *Inc-03