Walikota Medan (kiri) saat memberi pengarahan kepada lurah yang ada di Medan

Medan-Intainews.com:Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Dwi Hartono SH MH saat ini sebanyak 141 kepala desa (Kades) tersandung masalah hukum terkait dana desa. Untuk itu, jelasnya, dalam Pengelolaan dan Pengawasan Dana Kelurahan ini diperlukan pengetahuan agar tidak terjadi permasalahan.

“Laksanakanlah yang terbaik untuk masyarakat. Saya berharap tidak ada lagi masalah yang dihadapi, dan bila ada permasalah yang dihadapi para lurah nantinya, silakan berkoordinasi dengan TP4D untuk memecahkan permasalahan tersebut,” tegas Kajari.

Hal itu diebutkan Kajari Medan di depan 151 lurah di Kota Medan saat mengikuti pertemuan dalam Pengarahan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Medan di Pendopo Rumah Dinas Walikota Medan, Selasa 2 April 2019.

Pengarahan itu dilakukan agar para lurah mendapat pemahan dan pencerahan terkait pengelolaan dana kelurahan sehingga pembangunan yang dilakukan di seluruh kelurahan dapat berjalan dengan lancar dan merata.

Sebelum TP4D memberikan pengarahan kepada seluruh lurah, Walikota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, sejak tahun 2015 hingga 2019, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Anggaran Dana Desa mencapai Rp 257 triliun.

151 lurah yang ada di medan mendengar pengarahan dari Walikota Medan dan Kajari

Kota Medan sendiri tidak memiliki desa, tetapi yang ada kelurahan. Oleh karenanya dana itu pun disalurkan secara merata ke 151 kelurahan yang ada di Kota Medan. Menurut Walikota, pengarahan ini cukup penting guna menjaga agar penyaluran dan penggunaan dan kelurahan ini tepat sasaran.

Selain itu senantiasa berada dalam koridor serta ketentuan hukum yang berlaku. Bekaitan dengan itulah, paparnya, Pemko Medan menggandeng TP4D Kejaksaan Negeri Medan. Di samping itu Pemko Medan juga memiliki tim pendamping dari internal yang saat ini tengah menunggu surat keputusan.

“Mudah-mudahan pertemuan dan pengarahan yang disampaikan TP4D Kejari Medan, Pemko Medan akan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih dan berwibawa secara akuntabel serta transparan untuk mendorong percepatan pembangunan di Kota Medan,” kata Dzulmi Eldin.

Kajari mengingatkan kepada seluruh lurah agar fokus terhadap pembangunan di kelurahannya masing-masing. Diingatkannya, lurah jangan sekali-kali mencoba untuk menyelewengkan dana kelurahan karena nantinya akan berakibat fatal dan merugikan.

Pengarahan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Nanda Ramli, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan serta Kepala Seksi Intelijen Kajari Medan Muhammad Yusuf. *Inc-03