Kisaran-Intainews.com:Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) menggelar ‘gebyar pajak daerah” tahun 2018, di halaman kantor Bappenda Asahan, Rabu 12 Desember 2018. Tema kegiatan ini ‘bijak membayar pajak membangun Asahan yang mandiri’ (foto).

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Asahan, Drs H Mahendra MM mengatakan, setidaknya ada 10 notaris sebagai mitra pemerintah yang menyetor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terbesar mendapat penghargaan, yakni Lindawaty SH MKn Rp 776 juta, Wihardi SH MKn Rp 719 juta, Siti Aminah Tarigan SH Rp 674 juta, Budianto Kwek SH Rp 395 juta lebih.

Berikut Siswaty Tarigan SH MKn Rp 359 juta, Yusnah Kosim SH Rp 350 juta, Nasip Tampubolon SH Rp 171 juta, Nuraini SH Rp 167 juta lebih, Timbangan Laut SH MKn Rp 155 juta dan Ahmad Bustami Panjaitan SH MKn Rp 150 juta

Ada 17 kecamatan dan 3 kelurahan yang realisasi PBB P2 mencapai 100 persen sejak Januari hingga September 2018, yakni Sei Kepayang Timur, Teluk Dalam, Tinggi Raja, Aek Ledong, Sei Kepayang Barat, Sei Kepayang, Setia Janji, Buntu Pane, Pulo Bandring, Tanjungbalai, Bandar Pulau, Sei Dadap, Rahuning, Rawang Panca Arga, Aek Kuasan, Aek Songsongan, Meranti, Kelurahan Gambir Baru, Kisaran Timur dan Aek Loba Pekan.

Gebyar pajak daerah tahun 2018 dihadiri Sekda, Taufik ZA Siregar SSos, Asisten II, John Hardi Nasution, Asisten III, Khaidir Afrin SE, Kabappenda, Mahendra MM, Forkopimda, OPD, Camat, notaris dan undangan lainnya.

Bupati Asahan H Taufan Gama Simatupang MAP dalam pidato tertulisnya disampaikan Asisten II, John Hardi Nasution mengatakan gebyar pajak daerah yang dilaksanakan Bappenda dengan tujuan, sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai wajib pajak.

“Setidaknya ada dua penyebab masyarakat enggan membayar pajak, karena banyak masyarakat beranggapan pajak merupakan upeti kepada penguasa, ‘buat apa saya membayar pajak’ dan sistem self assessment,” ujar John Hardi

Selain itu, tambah John Hardi, untukmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga mendorong pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan pelayanan perpajakan sedekat, secepat dan setepat mungkin dengan memperhatikan efesiensi dan efektivitas.

“Kepada masyarakat sebagai wajib pajak kita imbau agar membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo dengan harapan visi misi Pemkab Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri segera terwujud, tukas John. *Inc-10