Medan-Intainews.com:Walikota Medan Dzulmi Eldin diwakili Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution MSi menyampaikan nota jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD kota Medan tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan melalui rapat paripurna DPRD kota Medan (foto).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, diwakili Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli di Gedung DPRD Kota Medan, Rabu 14 November 2018. Turut dihadiri Wakil Ketua, Irwan Ritonga dan anggota DPRD Kota Medan, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM Pimpinan OPD dan camat se-kota Medan.

Jawaban yang disampaikan Wakil Walikota Medan berdasarkan pertanyaan masing-masing fraksi pada agenda rapat paripurna sebelumnya. Antara lain apakah dengan dicabutnya Perda ini, Pemko Medan akan terbebani dalam perolehan pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).

Dikatakan Wakil Walikota, menanggapi pandangan umum fraksi Golkar, Wakil Walikota Medan mengatakan dicabutnya Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan, Pemko Medan tidak terbebani dalam target PAD.

“Langkah-langkah antisipatif sudah dilakukan Pemko Medan atas dicabutnya perda retribusi izin gangguan dengan mengoptimalkan potensi PAD pada sektor-sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kota Medan seperti pajak daerah,” ungkapnya.

Selain menyampaikan nota jawaban kepala daerah tentang pencabutan perda izin Gangguan, Walikota Medan Akhyar Nasution juga menyampaikan nota jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD tentang perusahaan umum daerah rumah potong hewan.

Penyampaian ini disampaikan Sekda Kota Medan Wiriya dalam menjawab pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Pemko Medan, katanya, telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan pemotongan hewan di PD.

“Rumah Potong Hewan kota Medan untuk menjamin kualitas daging yang aman, sehat dan halal. Selain hal tersebut, Pemko Medan tetap akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah potong hewan liar yang ada di kota Medan,” tukas Wiriya.

Tentang langkah-langkah Pemko Medan untuk mengoptimalkan fungsi PD RPH kota Medan yang diajukan fraksi Gerindra, Wirya mengatakan dengan perubahan status sebelumnya PD RPH menjadi Perusahaan Umum Daerah (PUD) RPH dapat membuka inovasi dan kreativitas sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang.

“Dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan, otomatis akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. Selanjutnya, atas jawaban kepala daerah terhadap kedua ranperda tersebut, DPRD Kota Medan membentuk panitia khusus (Pansus).

Pansus itu untuk mempelajari dan membahas secara intensif pencabutan perda retribusi izin gangguan dan Perda Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan. *Inc-03