Medan-Intainews.com:Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan antara lain IMM, GMNI, Himah, PMKRIM, PMII, GMKI dan KAMMI melakukan aksi di depan kantor Walikota Medan dengan membakar ban Selasa 13 November 2018 (foto).

Dalam orasinya Cipayung Plus Kota Medan menilai Pemeritahan Kota (Pemko) Medan tidak memiliki konsep dalam penanganan banjir di kota Medan. Gagal dalam pengawasan dan penanganan banjir, serta pemberian izin Amdal juga izin bangunan di kota Medan.

Diungkapkan Piki Pardede dalam orasinya, Cipayung Plus meminta kepada Pemko Medan agar mewujudkan kawasan terbuka hijau (RTH) di kota Medan sesuai yang telah ditentukan dalam pemanfaatan ruang publik, serta evaluasi kinerja dinas-dinas terkait dalam penangananbanjir tata ruang di kota Medan.

Menurut Ade Hasibuan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hingga saat ini, kota Medan masih sering dilanda banjir. Hampir semua ruas jalan pemukiman penduduk dilanda banjir, seperti di jalan Jawa, HM Yamin, dan jalan Doktor Mansur.

Dari hasil laporan Tinggi Muka Air Daerah Aliran Sungai (TMA-DAS) kota Medan oleh TRC-PB BPBD kota Medan terkait banjir 15 Septemver 2018, sepanjang jalan Starban, jalan Karya Kasih, Karya Darma, Lingkungan IV, V, kelurahan Polonia kecamatan Medan Polonia ketinggian air sekitar 60 sentimeter merendam rumah 12 kepala keluarga.

Ade Hasibuan menyebutkan sampai saat ini banjir di kota Medan menjadi momok yang tak kunjung selesai. “Pemko Medan sangat lambat dalam penanganan banjir di kota Medan. Ini disebabkan perencanaan pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan konservasi dan pendayagunaan sumber daya tidak maksimal,” teganya.

Cipayung plus mengungkap, banjir di kota Medan juga disebabkan pembangunan megaproyek yang tanpa mempertimbangkan daya dukung tanah dan penerapan AMDAL. Tidak adanya singkronisasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penerapan kebijakan mengenai pengelolaan tata ruang kota, ekosistem kota dan pengelolaan air serta sungai. *Inc-03