Herman Jaya Harefa

Gunungsitoli-Intainews.com:Draft kebijakan umum anggaran/prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) Kota Gunungsitoli tahun 2019 hingga hari ini belum diajukan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada legislatif untuk dibahas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gunungsitoli sudah harus disahkan tiga puluh hari sebelum tahun anggaran berakhir. Hal tersebut dibenarkan Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa melalui pesan singkat, Selasa 13 November 2018.

Herman mengaku tidak tahu alasan mengapa Pemko Gunungsitoli belum mengajukan draft KUA/PPAS, padahal sudah harus diserahkan, karena dalam aturan, APBD harus disahkan 30 hari sebelum berakhir tahun anggaran.

“Jika mengacu pada jadwal, legislatif tidak memiliki lagi waktu yang cukup untuk membahas APBD 2019, karena dalam PP nomor 12/2018 tentang tata tertib DPRD, KUA/PPAS harus dikonsultasikan terlebih dulu oleh banggar kepada komisi,” terangnya.

Kemudiann dilakukan pembahahan KUA/PPAS dengan tim anggaran, dan usai penandatanganan nota kesepakatan,harus dilakukan pendalaman Ranperda APBD oleh banggar dengan TAPD yang bisa memakan waktu minimal satu bulan.

Menurut Herman, jika Pemko Gunungsitoli menyerahkan hari ini, penjadwalan baru bisa dilakukan tanggal 19 November, karena dalam minggu ini legislatif sedang masa reses. Sehingga Legislatif hanya memiliki waktu 11 hari untuk membahas APBD Kota Gunungsitoli jika mengacu kepada peraturan yang ada.

Bahkan dia menegaskan jika legislatif tetap komitmen menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, dan apabila pemerintah tidak serius dan memandang legislatif pelengkap saja, masyarakat yang bisa memberi penilaian.

Pada hari yang sama, Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli Oimonaha Waruwu memberitahu, surat pengantar draft KUA/PPAS APBD Kota Gunungsitoli tahun 2019 sudah ditandatangani Walikota Gunungsitoli. Menurut Oimonaha yang lagi di luar daerah, saat ini draft KUA/PPAS APBD Kota Gunungsitoli tahun 2019 sedang dijilid sebanyak 25 eksampler. * Inc-12.