Suasana audiensi APKASI ke Bupati Serdangbedagai Soekirman

Sergai-Intainews.com:Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia [APKASI] melakukan audiensi ke Bupati dan Wakil Bupati [Wabub] Serdangbedagai [Sergai], Sumatera Utara [Sumut] di ruang Bupati dan aula Sultan Serdang, Selasa, 29 Oktober 2019.

Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan APKASI, Himmatul Hasanah menyebutkan, beranggotakan 416 Kabupaten, memiliki visi dan misi strategis bagi daerah yang dituangkan ke dalam tugas pokok dan fungsi APKASI bermuara pada terciptanya pemerataan, pembangunan berkelanjutan dan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

APKASI juga mengungkapkan kondisi tenaga pengajar khususnya guru honorer yang hingga saat ini belum teratasi secara signifikan. Terdapat sekitar 60% guru honorer, yang belum mendapatkan penghargaan dan penghasilan yang sesuai dengan pengabdiannya. Ini terus-menerus menjadi bahan kajian di APKASI bersama para bupati seluruh Indonesia

Pada saat pertemuan itu, H Soekirman mengucapkan terimakasih dan kehormatan atas kunjungan serta perhatian APKASI di Kabupaten Sergai. Terkait hambatan dan segala permasalahan dengan Guru Honorer semuanya bergantung pada tiga hal yaitu kompetensi, distribusi dan renumerasi.

Terkait kompetensi, ungkapnya, sumber daya manusia menjadi kunci penting untuk memenangkan persaingan global. Tenaga profesional dalam negeri bersaing dengan tenaga kerja asing dan menimbulkan persaingan ekonomi yang ketat. Kondisi ini menyebabkan adanya urgensi terhadap kemampuan bahasa Inggris.

“Di Asia, tingkat kemampuan bahasa Inggris masyarakat Indonesia masih di bawah Malaysia dan India yang berada di level tinggi, lalu diikuti oleh Korea Selatan, Vietnam, Jepang dan Taiwan. Ini menunjukkan perlu adanya kesadaran dari masyarakat Indonesia khususnya guru untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris,” tutur Bupati Sergai.

Berikut, ungkapnya, kurang meratanya distribusi tenaga pendidik khususnya tenaga honorer. Dari total 5.905 jumlah ASN Kabupaten Sergai, 4.000 orang diantaranya tenaga fungsional [tenaga pendidik dan kependidikan], serta terdapat 1.530 tenaga kontrak.

Dari jumlah tersebut masih terdapat beberapa wilayah yang kekurangan guru khususnya mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Kemudian renumerasi atau penghargaan atas jasa yang setimpal atas pengabdian dan kerja keras para guru honorer tersebut.

“Kalau ketiga hal ini dapat kita penuhi, maka otomatis tingkat kesejahteraan guru honorer akan meningkat dan tidak terlalu bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk diangkat menjadi PNS,” ucap Soekirman. *Inc-14