Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik

Jakarta-Intainews.com:Para pejabat pemerintah daerah [Pemda] dan anggota DPRD sering melakukan perjalanan dinas ke kantor Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] di Jakarta. Kegiatan ini dinilai merupakan modus mencari pendapatan tambahan.

”Selama ini kan sering kali perjalanan dinas itu kan dijadikan semacam pendapatan tambahan. Di sisi tata kelola tidak bagus, dan juga kita katakan tidak membangun daerahnya. Harusnya kan di daerah saja, kalau Anda butuh informasi penyelesaian masalah,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah [Dirjen Otda] Kemendagri, Akmal Malik, kepada wartawan Senin 7 Oktober 2019.

Dikatakan Akmal Malik, Kemendagri sedang mencari upaya untuk mengurangi penyelenggara pemerintahan daerah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Ia menuturkan, seringkali kepala daerah ke Jakarta untuk mengurus berbagai hal.

Padahal, Kemendagri sudah menerapkan sistem layanan online untuk mutasi, pelayanan SK, izin ke luar negeri, sehingga pengurusan dapat dilakukan di daerah masing-masing dengan mengirimkan persyaratan yang dipindai [scan].

Selain itu, kata Akmal, selama ini hampir setiap hari Kemendagri penuh dengan anggota DPRD kabupaten/kota untuk konsultasi. Oleh karena itu, Kemendagri merevisi Peraturan Pemerintah [PP] Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

”Kita revisi PP Nomor 12 tentang tata tertib, kita katakan konsultasi oleh DPRD kabupaten/kota dilakukan di provinsi saja,” kata Akmal. Menurutnya pemerintah provinsi [Pemprov] merupakan pembina DPRD kabupaten/kota, jika Pemprov tak mampu menyelesaikan permasalahan barulah datang ke Jakarta.

”Kita sudah larang mereka ke Jakarta, tetapi tetap saja ada satu dua yang masih ke Jakarta. Karena tadi mind set perjalanan dinas itu adalah uang tambahan. Tapi saya katakan tadi kan modus, modus asal ada saja [alasan ke Jakarta],” ungkap Akmal.

Masih Akmal, baginya daripada DPRD melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, lebih baik sering bertemu dengan konstituennya. Anggota dewan seharusnya lebih sering duduk bersama Organisasi Perangkat Daerah [OPD] untuk menyelesaikan permasalahan daerah. *kpn