Yang berjuang demi kemeredakaan wartawan, dari kiri ke kanan, Dolfie Rompas, Heitje Mandagi dan Wilson Lalengke

Keputusan majelis hakim  menyatakan peraturan Dewan Pers kategori peraturan perundang-undangan, adalah keliru. “Hakim mendengarkan perjuangan kemerdekaan wartawan.”

Jakarta-Intainews.com:Dengan tidak diterimanya eksepsi Dewan Pers [DP], maka pihak Dewan Pers tidak bisa lagi menganggap lembaganya memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tentang wartawan tersebut.

Menurut Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia [PPWI], Wilson Lalengke, Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesungguhnya memberi harapan baru bagi wartawan.

“Permohonan banding kita telah dimenangkan dan itu membuktikan peraturan Dewan Pers tidak mengikat bagi seluruh wartawan,” ujar alumni PPRA-48 Lemhanas RI di Jakarta ini, Selasa 10 September 2019.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam eksepsinya selaku tergugat Dewan Pers menyatakan memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan di bidang wartawan. Pengadilan Tinggi DKI juga menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima [Niet Onvankelijk Verklaard].

“Kalau peraturan Dewan Pers dianggap sebagai produk perundang-undangan maka seharusnya dimasukkan ke dalam lembaran negara dan harus berlogo lambang Garuda, tapi faktanya kan tidak ada,” ujar Rompas.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke dan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi kini memasuki babak baru.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Bahkan, dalam putusan banding, disebutkan juga secara tegas bahwa eksepsi Dewan Pers yang disampaikan di pengadilan tingkat pertama dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Banding.

Adanya putusan ini disambut baik kuasa hukum pembanding semula penggugat Dolfi Rompas. Menurutnya, keputusan tingkat pertama yang menyatakan peraturan Dewan Pers dikategorikan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh pekerja pers, setara dengan perundang-undangan telah dibatalkan.

Rompas mengatakan, dalam pertimbangan hukum yang disampaikannya dalam memori banding, keputusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah kategori peraturan perundang-undangan adalah keliru.

Ketua Umum SPRI Hence Mandagi mengaku lega atas putusan banding yang telah ditetapkan PT DKI Jakarta. “Hari ini kemerdekaan pers yang kita perjuangkan bersama ribuan wartawan dari penjuru tanah air bisa didengar majelis hakim pengadilan tinggi, dan itu patut disyukuri,” ujar Mandagi dalam keterangan persnya di Jakarta Selasa [10/9]. *hbc

  • Bagikan berita ini