Gubsu Edy Rahmayadi memberi keterangan kepada para wartawan

Anggaran untuk gaji pegawai honorer bisa dialihkan ke bidang lain yang lebih produktif.

Medan-Intainews.com:Adanya penerimaan tenaga honorer di zaman gubernur sebelumnya terkesan kental dengan berbagai kepentingan dan terindikasi hanya memikirkan keuntungan pribadi. Walau jelas-jelas surat edaran Menteri PAN-RB telah melarangnya menerima honorer, namun surat edaran tersebut ditabrak.

Akibatnya Pemprovsu harus menanggung beban biaya yang dikeluarkan dari APBD untuk tenaga honorer Rp 120 miliar setahun. Gubermur Sumatera Utara [Gubsu] Edy Rahwayadi Senin 17 Juni 2019 seusai pelantikan pejabat Eselon III di ruang Raja Inal Siregar, kembali mengingatkan agar sampai tahun 2020 jangan ada lagi tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemprovsu.

“Kita buat saja lah tenaga honorer yang ada sekarang hanya 4000 personel dan 800 nya lagi tidak dihitung. Dengan jumlah tersebut masing-masing setiap orang menerima Rp 2.500.000, maka Pemprovsu harus mengeluarkan anggaran untuk tenaga honorer ini sebanyak Rp 10.000.000,000,-. Jika dikalikan 12 bulan atau setahun mencapai Rp 120 miliar, “ ungkap Gubsu.

Lanjut Edy, inikan uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan, Jadi sampai dengan tahun 2020 saya tidak ingin ada lagi tenaga honorer,” tegas Gubsu. Dia juga telah meminta kepada Wagubsu Musa Rajecksyah untuk melakukan evaluasi terhadap jumlah ASN yang dinilainya juga sudah terlalu kebanyakan.

“Jumlah ASN Pemprovsu saja ada 18 ribu. Apa benar ada segitu. Saya sudah meminta Wagubsu untuk melakukan evaluasi,” tambahkan Edy. Dia mengaku mendapatkan pertanyaan, apakah tidak kasihan terhadap tenaga honorer yang bakal diberhentikan dan akan menjadi pengangguran.

Menurut Edy Rahmayadi, lebih kasihan lagi ada sebanyak 14.600.000 rakyat Sumatera Utara (Sumut) yang masih sangat membutuhkan perhatian. Sebelumnya Edy menjelaskan, rencana pengurangan tenaga honorer ini bertujuan agar pekerjaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

“Pemangkasan tenaga honorer ini akan dilakukan secara bertahap hingga 2020 mendatang. Saat ini sudah ada organisasi daerah yang mengkaji rencana ini. Tim ini nantinya akan mengeluarkan rekomendasi di bidang-bidang mana saja yang harus dipangkas,” terang Edy.

Disebutnya, anggaran untuk menggaji pegawai honorer bisa dialihkan ke bidang lain yang lebih produktif dan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Untuk efisiensi anggaran, pemutusan kontrak akan dilakukan secara bertahap hingga 2020 mendatang. Pegawai yang tak produktif akan dipecat. *Inc-03