Ilustrasi, Gubsu Edy Rahmayadi saatketerangan pers

Medan-Intainews.com:Tenaga Honorer di jajaran Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan segera dihapuskan. Hal ini ditegaskan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi pada acara halal bi halal Hari Raya Idul Fitri 1440 H, dengan unsur OPD dan ASN Senin 10 Juni 2019 di rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan.

Gubsu mengatakan pada saat inseksi mendadak (sidak) banyak menemukan ruangan para staf yang tampak sesak akibat meja para staf yang letaknya rapat-rapat sehingga seakan tidak ada ruang lagi untuk bergerak.

“Honorer segera dihapuskan dan sampai tahun 2020 harus sudah tuntas,” perintah Gubsu yang mengkwatirkan kalau nantinya penerimaan tenaga honorerer terus dilanjutkan maka Pemprovsu akan menjadi ‘Provinsi honorer’.

Hasil pantauan wartawan tenaga honorer dijjajaran kantor Gubsu terus setiap tahun bertambah. Ada beberapa Dinas dan instansi yang sangat getol dan terkesan mencolok menerima tenaga honorer walaupun surat edaran Menpan telah melarangnya.

Diantaranya adalah Kantor OPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu, Biro Umum dan Pengelolaan Asset Pemprovsu saat di Jabat oleh Faisal sebagai Kabiro, Sekretrariat DPRD-SU, Biro Humas dan Keprotokolan Pemprovsu serta Satpol PP.

Informasi dihimpun redaksi Intainews.com, Selasa 11 Juni 2019, sebagaimana diketahui jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah bertambah, menyusul adanya peralihan kewenangan pengelolaan SMA sederajat dari Kabupaten Kota ke Pemprov Sumut.

Dengan peralihan tersebut, sesuai amanat UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah maka para guru dan perangkat lainnya yang sebelum terdaftar sebagai ASN Kabupaten Kota kini menjadi ASN Pemprovsu.

Jumlah ASN Pemprovsu saja saat ini sebanyak 11.480 orang. Berdasarkan data sementara yang dimiliki wartawan bahkan kini sudah sudah mencapai sekitar 19.000 orang. Belum.lagi ditambah tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

Hanya sayangnya sampai sejauh ini belum ada data resmi terkait jumlah tenaga honorer mengingat BKD Pemprovsu sendiri sejak dulu tidak pernah mengakui tentang keberadaan tenaga honorer tersebut sehingga tidak pernah tertulis didata base milik BKD Pemprovsu.

Mengingat penerimaan dan perekrutannya juga dilakukan dan menjadi tanggung-jawab OPD masing-masing. Walaupun tenaga honorer atau yang lebih dikenal tenaga outshourcing ini sendiri menerima gaji yang bersumber dari APBD Provsu. *Inc-03