Kepala BPK RI Perwakilan Sumut (tengah), Walikota dan Ketua DPRD Padangsidimpuan saat penyerahan LHP atas LKPD 2018.

Sidimpuan-Intainews.com:Walikota Irsan Efendi Nasution berterimakasih atas kerja keras seluruh tim BPK RI Perwakilan Sumut, yang berhari-hari lamanya mengaudit dan memeriksa LKPD Pemko Padangsidimpuan tahun anggaran 2018.

“Maafkan saya belum mampu menuntaskan permasalahan yang direkomendasi BPK agar segera diperbaiki. Saya tidak ingin beralasan bahwa 2018 itu tahun transisi kepemimpinan dan saya baru dilantik jelang akhir tahun. Itu tanggungjawab saya sepenuhnya,” tutur Irsan Efendi Nasution, Kamis 9 Mei 2019.

Kepada pimpinan dan segenap jajaran BPK Perwakilan Sumut, Walikota Padangsidimpuan memohon agar kerjasama kedua pihak terus ditingkatkan. “Mohon bimbing dan bantu kami mewujudkan pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang terbaik, terbuka, terbersih dan taat azas,” pintanya.

Senada dikatakan Ketua DPRD Padangsidimpuan Taty Aryani Tambunan. Legislatif turut bertanggungjawab atas masalah yang timbul di tahun 2018. Demikian juga belum tuntasnya permasalahan tersebut meski telah direkomendasi BPK untuk diperbaiki.

“Satu dari tiga tupoksi kami adalah pengawasan. Muncul dan belum selesainya masalah di tahun anggaran 2018, tidak lepas dari kelalaian pengawasan. Tahun 2019, kami siap berjuang bersama eksekutif menargetkan opini WTP dari BPK,” sebut Ketua DPRD Sidimpuan.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Padangsidimpuan tahun anggaran 2018.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara V M Ambar Wahyuni mengumumkna itu pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2018 kepada Walikota dan Ketua DPRD Sidimpuan Irsan Efendi Nasution dan Taty Aryani Tambunan di Medan, Rabu (8/5).

“Ada permasalahan di Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum terselesaikan,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, menyinggung kenapa Pemko Padangsidimpuan belum bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dijelaskannya, setiap menemukan permasalahan di daerah, pihaknya merekomendasi agar dilakukan perbaikan. BPK juga terbuka untuk berkoordinasi menyelesaikan permaslahan dan mewujudkan pemerintahan yang baik bersama pemerintah daerah se Sumut. *Inc-16-19