Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi dan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Setyo Pranoto

Rantauprapat-Intainews.com:Plt Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT meminta kepada Kepala Dinas, Badan, Kantor, Camat dan Kepala Desa serta Kepala Kelurahan dalam hal pengadaan barang dan jasa harus hemat dan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Hal itu dikatakan Andi, saat membuka sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Rabu 13 Maret 2019 di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu dihadiri Ketua KPU Labuhanbatu Wahyudi Tani, Ketua Bawaslu Makmur Munthe, Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih, SH, MM dan Kasi Intel Kajari selaku Ketua TP4D Labuhanbatu Muhammad Junaidi.

Andi Suhaimi menjelaskan, saat ini banyak orang yang terjerat hukum di republik ini di pengadaan barang dan jasa. “Dengan demikian kita akan melakukan kegiatan pelelangan di dinas-dinas tidak ada suatu benturan yang membuat kita tidak baik,” sebutnya.

Lebih lanjut Andi Suhaimi mengungkap, kontraktor yang ada di Kabupaten Labuhanbatu sangat tertinggal dengan potensi dan kemauan ingin memajukan Kabupaten Labuhanbatu. “Saya tidak ingin lagi ada kontraktor yang bukan di bidangnya, marilah kita sesuaikan dengan ilmu yang ada pada kontraktor,” tukas Plt Bupati.

Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Setyo Pranoto, SH, MH selaku nara sumber dalam kegiatan sosialisasi ini mengajak serta mengimbau kepada semua pihak untuk bekerjasama. “Saya ini bukan malaikat, saya ini manusia, bagaimana kita bekerja secara ikhlas dan menghasilkan yang lebih baik,” ungkap Setya Pranoto.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Labuhanbatu Supriyono, S.Sos dalam laporannya menjelaskan, tujuan diadakannya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pelaku pengadaan barang dan jasa terhadap peraturan perundang-undangan. *Inc-05