Ilustrasi. Istimewa

Medan-Intainews.com:Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan reses yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD Kabupaten/kota, provinsi maupun DPR RI.

Pengawasan reses yang dilakukan para wakil rakyat yang dibiayai oleh negara itu diharapkan agar tidak berubah fungsinya menjadi tempat berkampanye. “Pengawasan pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Bawaslu Sumut itu sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 2081 Tahun 2018 tertanggal 14 Desember 2018, kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang.

Dengan demikian, diharapkan Suhadi, kegiatan reses yang dibiayai oleh uang negara itu tidak berubah fungsi menjadi tempat kampanye. Hal itu ditegaskannya, saat menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu bagi media massa dan organisasi masyarakat di Kantor Bawaslu Sumut di Jalan H Adam Malik Medan, Sabtu 22 Desenber 2018 petang.

Dalam sosialisasi yang digelar untuk mencari masukan dari para awak media mengenai adanya temuan potensi-potensi terjadinya pelanggaran Pemilu, sehingga nantinya dapat dicegah dan diawasi.

Suhadi Situmorang menambahkan di Pemilu 2019, banyak sekali anggota legislatif incumbent (petahana) yang kembali maju atau ikut Pemilu 2019. Sehingga tidak menutup kemungkinan kegiatan resesnya yang difasilitasi oleh negara itu berubah jadi ajang kampanyenya.

Sejak surat edaran itu diterbitkan ia mengatakan jajaran Pengawas Kecamatan (Panwascam) sudah melakukan pengawasannya. Maka, dirinya meminta agar reses hanya bicara mengenai tugas, pokok dan tanggungjawab sebagai anggota dewan. Janganlah sampai mengajak memilih karena hal itu sudah termasuk pelanggaran.

“Menggunakan fasilitas negara untuk kampanye merupakan pelanggaran serius. Kalau terbukti bisa didiskualifikasi,” tegasnya. Dalam kesempatan itu pula, Suhadi juga menyadari kalau Pemilu serentak kali ini sangat rentan ditemukannya pelanggaran Pemilu. *Inc-11