Dzulmi Eldin & Agus Andrianto. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Soal dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang mencuat ke permukaan sejak pekan lalu, menjadi perhatian serius Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu).

Terkait dugaan kebocoran PAD itu anggota komisi D DPRD Medan, Marulitua Tarigan dalam diskusi di salah satu tv swasta menyebutkan, disinyalir kebocoran sudah terjadi sejak 2016.

Informasi dihimpun Intainews.com hingga Kamis 20 Desember 2018, yang jelas Polda Sumut saat ini sedang fokus membidik potensi kebocoran PAD Kota Medan itu. Bahkan Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto mengurai, potensi PAD Kota Medan di tahun 2018 sebesar Rp 139 miliar. “Namun per Oktober kemarin baru hanya Rp 8 miliar-Rp 9 miliar saja,” ujarnya.

Menurutnya ini tidak wajar. Maka ini yang tengah kita selidiki, kenapa bisa begitu. “Pemerintah daerah ini kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Intinya bagaimana masyarakat bisa merasakan kehadiran negara di dalam kehidupannya,” ungkapnya kepada wartawan.

Terkait soal dugaan penyelewengan pajak dan retribusi dari sejumlah pos-pos pemasukan daerah, Agus menjelaskan, diantaranya pajak reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahkan sampai ke pemasukan dari retribusi parkir yang terjadi di Medan.

“Data terakhir yang didapat dari IMB target pemasukan pada 2018 yakni Rp 147 miliar, sampai November baru Rp 23 miliar. Ada Rp 124 miliar potensi lost (hilang). Kemudian, potensi pajak reklame ditarget Rp 107 miliar yang baru diserap Rp 12 miliar, ada potensi lost Rp 95 miliar. Berikut potensi parkir Rp 43,8 miliar yang diserap Rp 16,8 miliar. Ada potensi lost Rp 27 miliar. Padahal ini kan kalau bisa diserap dengan baik, bisa digunakan untuk masyarakat,” terang Agus Andrianto.

Untuk itu, Agus mengaku pihaknya sudah memperingatkan Pemko Medan agar benar-benar bekerja mengumpulkan potensi-potensi pendapatan daerah.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana mengaku, pihaknya sudah mengimbau secara persuasif, selain akan melakukan tindakan tegas atas dugaan penyelewengan yang berpotensi menyebabkan kebocoran PAD ini.

Walikota Medan Dzulmi Eldin

Tukas Rony, penyelewengan-penyelewengan itu terjadi dikarenakan adanya invisible hand yang bermain di sana. Makanya itu yang menyebabkan kebocoran-kebocoran terjadi. Untuk di Medan, tuturnya, sudah 2.408 reklame tak berizin yang ditindak dan masih sisa 600-700 reklame besar yang berjalan untuk ditertibkan.

Supaya Bisa Ditata Kembali

Sementara itu, pos-pos yang menjadi potensi penyelewengan menurutnya, pendidikan, kesehatan, pelayanan terpadu, dinas sosial, badan lingkungan hidup (BLH), kebersihan, Pekerjaan Umum (PU).

Menanggapi bidikan Poldasu terhadap dugaan penyelewengan PAD, Walikota Medan Dzulmi Eldin, sebagaimana dilansir media online mengatakan, Pemko Medan bersyukur mendapatkan dukungan dari Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto untuk membenahi Kota Medan.

“Kita bersyukur, dengan adanya dukungan Kapolda ini, kita bisa membenahi Kota Medan lebih baik lagi. Itulah yang kita harapkan,” ujarnya, Rabu (19/12). Menurut Eldin, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto pernah bercerita, selama dirinya berkarir menjadi polisi hingga mendapatkan jabatan tertinggi di Sumut, saat inilah ia merasa harus berbuat sesuatu untuk membenahi Sumut.

Namun Eldin menjelaskan, yang saat ini terjadi adalah tidak tercapainya realisasi PAD pada beberapa sektor, sehingga mempengaruhi PAD secara keseluruhan. Tujuan Polda Sumut menyelidiki dugaan kebocoran tersebut juga tentunya bermaksud untuk membenahi Kota Medan ke depannya.

“Bukan karena bocor, tapi karena memang tidak tercapai target PAD. Bukan ada kebocoran. Tidak tercapai karena ada yang menyalahi aturan. Karena menyalahi aturan inilah makanya kami dapat dukungan dari Kapolda untuk membenahinya, memberantas ini supaya bisa ditata kembali,” ujarnya. *Inc-04-tmc-mbc