Oleh : drg Tony Hermansyah

Komite Sekolah sebagaimana diketahui selama ini, hanya dimaknai secara sederhana oleh sebagaian besar masyarakat dan difahami sebagai organisasi mitra sekolah. Pemahaman yang lumrah dan awam tersebut, seharusnya tidak boleh menjadi mindset yang berkepanjangan bila ingin memajukan dunia pendidikan.

Sebab pendidikan bukan tanggungjawab pemerintah saja, tapi juga tanggungjawab masyarakat, pemerintah hanya sebagai fasilitator, agar hak warga negara (masyarakat) untuk memperoleh pendidikan dapat dilaksanakan.

Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pendidikan pemerintah berkewajiban meletakkan unsur masyarakat dalam dunia pendidikan, melalui ketersediaan Komite Sekolah pada tiap – tiap satuan pendidikan. Sehingga penyelenggaraan pembelajaran melalui satuan pendidikan dapat dibangun secara utuh, komprehensif dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Undang Undang.

Dalam UU Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV terkait hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pasal 8 menyebutkan : Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Serta pasal 9 menyebutkan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

a. Dalam konteks Komite Sekolah termaktub pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah pasal 3.Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 2.Komite Sekolah, a.Memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan :

1).Kebijakan dan program Sekolah; 2).Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran (RAPBS/RKAS); 3).Kriteria kinerja Sekolah; 4).Kriteria fasilitas pendidikan dan
5). Kriteria kerjasama Sekolah.

b. Menggalang dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat perorangan/organisasi/dunia usaha maupun pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya kreatif dan inovatif;

c. Mengawasi pelayanan pendidikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

d. Menindaklanjuti keluhan, saran, dari peserta didik, orangtua/wali serta hasil pengamatan Komite Sekolah.

Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana ayat (1) huruf b harus memenuhi kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Artinya uraian pasal diatas, mengisyaratkan keberadaan Komite Sekolah bukan sebagai pelengkap satuan pendidikan semata. Namun secara lebih luas, Komite Sekolah harus mampu menjadi sebuah organisasi kreatif.

Kesimpulannya, Komite Sekolah harus memiliki kemampuan untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat, dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah. Guna menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan, serta pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Secara organisatoris, keberadaan Komite Sekolah dibentuk demi kepentingan meningkatkan layanan pendidikan yang maksimal sehingga menghasilkan out put sumberdaya manusia yang berkualitas.

Justeru hal tersebut betapa penting untuk dipahami, bahwa Komite Sekolah dibentuk pada satuan pendidikan, atau kelompok satuan pendidikan walau dapat berbeda strukturnya satu dengan yang lain.

Namun setidaknya terdapat acuan yang diharapkan sama, yaitu tentang peran dan fungsinya, agar organisasi masyarakat sekolah mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam konteks pengembangannya secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi lingkungan sekolah dan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, komite sekolah harus mengacu pada (1) Pengguna (client model) (2) berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model) (3) kemitraan (partnership model) yang perannya sangat strategis yakni :

1. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2.Sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

2. Sebagai lembaga pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
3.Sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

4. Sedangkan peran yang harus dilakukan oleh komite sekolah meliputi berbagai hal antara lain :
a.Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b.Melakukan kerjasama dengan masyarakat (Perorangan/organisasi/dunia usaha dan pemerintah berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan bermutu.
c.Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
d.Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
1. Kebijakan dan Program Pendidikan, 2. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja
Sekolah (RAPBS), 3. Kriteria kinerja satuan pendidikan, 4. Kriteria tenaga
kependidikan, 5. Kriteria fasilitas pendidikan dan 6. Hal – hal lain yang terkait dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat dalam memajukan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.

6. Menggalang dana masyarakat dalam bentuk donasi maupun stimulan untuk mengambangkan sustainablelity dalam penyelengaraan pendidikan pada sekolah.

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Inc/HSy