Para pekerja melakukan aksi unjukrasa di Jakarta pewrtengahan januari lalu menolak Omnibus Law.

Sekira pertengahan Januari 2020 lalu di Jakarta diadakan satu diskusi tentang Omnibus Law yang diadakan YLBHI bekerjasama dengan RMOL, salahsatu kantor berita politik berbasis on line.

Diskusi tersebut bertajuk ‘Omnibus Law Untuk Siapa? ‘ dilaksanakan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat.

Membahas tentang upaya pemerintah melakukan terobosan dengan merampungkan penyederhanaan (Omnibus Law) payung hukum Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.

RUU tersebut rencananya akan diajukan ke DPR dalam waktu dekat dan ditargetkan bisa tuntas dibahas selama tiga bulan.

Namun Omnibus Law mendapat penolakan dari para buruh dan kaum pekerja yang menilai RUU Cipta Lapangan kerja tak lebih hanyalah menguntungkan investor semata.

Bahkan Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahendy dengan tegas menyatakan Omnibus Law adalah cara pemerintah menumbalkan kaum pekerja.

Ellena mengatakan, kehidupan buruh akan semakin sulit karena tidak ada jaminan bagi kaum pekerja.

Selain itu, mereka pun hanya akan menjadi pekerja temporer yang hanya mampu mencukupi kehidupannya hari ini.

Menurut Ellena, sejak zaman Orba Indonesia, para pekerja selalu dicekoki pikiran bahwa tanpa investasi asing dan global, maka akan sulit bertahan. Dengan narasi demikian, tanpa sadar kaum pekerja dipaksa tunduk dengan aturan yang sesungguhnya menguntungkan kaum pengusaha.

“Nama cipta lapangan kerja terkesan manis sekali ini. Namun ini hanyalah pelemahan kelas pekerja. Ini ancaman bagi kita semua. Mereka sedang mencari secure untuk bisa bertahan dengan bisnisnya,” pungkasnya. Inc-Int